TEMPO.CO, Jakarta - Pengelolaan air berbasis privatisasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah menyebabkan akses rakyat terhadap sumber daya air terganggu.
Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Mustakim mengatakan selama dua dekade terakhir tren konflik terkait penggunaan air meningkat.
Pengelolaan air di Tanah Air, sambungnya, telah mengabaikan prinsip bahwa air adalah hak universal (hak asasi manusia) dari warga negara.
“Sejatinya terpenuhinya akses terhadap air adalah hak asasi warga negara,” kata Mustakim dalam keterangan tertulis, Senin (23 November 2015).
Dia menjelaskan atas skema privatisasi, hak masyarakat menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan pokok menjadi terbatas.
Padahal negara memiliki kewajiban menyediakan air minum dan air bersih. Penyediaan itu tidak cukup hanya dimaknai secara kapasitas, namun juga secara kualitas air serta kemudahan untuk mendapatkannya.
“Jakarta adalah contoh buruknya pengelolaan air. Tarif air di Jakarta paling mahal di Asia Tenggara, tapi kualitasnya dan debitnya rendah. Akibatnya banyak yang terpaksa mengkonsumsi air yang tidak sehat,” jelasnya.
Saat ini, tarif air di Jakarta berkisar antara Rp1.050 hingga Rp14.650 per meter kubik, atau rata-rata sekitar Rp7.850 per meter kubik.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air warga secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat regulasi mengenai pengelolaan air dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan pengelolaan air.
