Buka Munas Kadin, JK Dukung Dua Calon Jadi Ketua Umum  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para pengusaha untuk membayar pajak. Hal ini Kalla sampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) VII. "Anda bayar pajak, kita bikin jalan, kalau tidak (bayar) ada sanksinya," ujar Kalla di Hotel Trans Luxury, Bandung, Senin, 23 November 2015.

    Kalla meminta agar pengusaha tak hanya menuntut hak, seperti jalan dan pelabuhan yang bagus, tapi melupakan kewajiban bayar pajak. "Semua itu dibayar pakai pajak, bukan dari kantong Jokowi-JK," katanya.

    Lebih lanjut, Kalla mengatakan peran pengusaha sangat penting bagi negara dan pemerintah. Sebab, pengusaha dapat menyediakan lapangan kerja 25 kali lipat lebih banyak dari yang mampu disediakan pemerintah.

    Munas Kadin dihadiri 2.000 peserta dari berbagai utusan Kadin di seluruh Indonesia. Mereka akan menghadiri rangkaian kegiatan mulai dari rapat pleno, rapat konvensi, dan pemilihan Ketua Umum Kadin nasional.

    Selain para utusan Kadin seluruh Indonesia, hadir pula Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husain, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut.

    Kalla menyatakan dukungannya kepada dua calon ketua umum untuk bersaing secara sehat. Kedua kandidat itu adalah bekas Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan pengusaha Rosan Roeslani. "Siapa pun yang terpilih akan didukung pemerintah," katanya.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.