Rini Minta RJ Lino Garap Pelabuhan di Barat dan Timur RI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2015. Dalam rapat ini Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebanyak Rp 34,318 Triliun. Jumlah tersebut meningkat dari usulan Pemerintah sebelum kesepakatan sebesar Rp 3 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2015. Dalam rapat ini Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebanyak Rp 34,318 Triliun. Jumlah tersebut meningkat dari usulan Pemerintah sebelum kesepakatan sebesar Rp 3 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Karimun Jawa - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyatakan PT Pelabuhan Indonesia II akan membantu pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia barat dan timur. "Kekuatan dari Pelindo II sangat kuat," kata Rini saat memimpin focus group para CEO BUMN di atas kapal mesin Kelud menuju Pulau Karimun Jawa, Jumat, 20 November 2015.

    Rini menjelaskan, Pelindo II turut serta menggarap Indonesia barat dan timur lantaran memiliki kekuatan finansial lebih besar daripada Pelindo I dan Pelindo IV. "Kalau perlu, kita sinergikan dengan Pelindo II dan akan memanfaatkan benefit-nya," ucap Rini.

    Sinergi yang dimaksud Rini adalah dengan membentuk joint venture. Jika tidak bekerja sama dengan Pelindo II, menurut dia, Pelindo IV tidak akan mampu membangun pelabuhan di Indonesia timur. "Permodalannya tidak cukup," ujar mantan Menteri Perdagangan tersebut.

    Langkah ini, tutur Rini, merupakan salah satu solusi jika penyertaan modal negara tak kunjung juga dicairkan. "Kalau PMN tidak dikembangkan, ya kita jalan dengan joint venture," katanya. Dewan Perwakilan Rakyat belum menyetujui anggaran penyertaan modal negara untuk perusahaan-perusahaan pelat merah sebesar Rp 40,42 triliun.

    Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan pelabuhan di Sorong, Papua, tengah dalam pembebasan lahan dan ditargetkan rampung pada 8 Desember mendatang. "Begitu selesai, sudah bisa bangun. Jadi saya harapkan tahun depan sudah groundbreaking pada awal Januari."

    Untuk pelabuhan di Indonesia barat akan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan operasional di Belawan supaya kapasitasnya meningkat 30-40 persen, sekaligus membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. "Ibu dan kami sudah sepakat, Kuala Tanjung akan dijadikan sebagai hub," katanya.

    SINGGIH SOARES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.