Pemerintah akan Revisi Iuran BPS Kesehatan Tahun Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (tengah), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan), Direktur Utama Pt. Jasuindo Tiga Perkasa Allan Wibisono (kiri) meninjau percetakan Kartu 'Sakti' di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo, Jawa Timur, 14 Oktober 2015. ANTARA/Umarul Faruq

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (tengah), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan), Direktur Utama Pt. Jasuindo Tiga Perkasa Allan Wibisono (kiri) meninjau percetakan Kartu 'Sakti' di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo, Jawa Timur, 14 Oktober 2015. ANTARA/Umarul Faruq

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mempertimbangkan revisi iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengataan saat ini iuran kelas 3 tahun depan sudah ditetapkan Rp 23 ribu per bulan. Padahal menurut pembahasan BPJS dengan Dewan Jaminan Sosial, iuran kelas 3 seharusnya Rp 36 ribu per bulan.

    Kepada presiden, Fachmi mengaku masih ada missmatch karena jumlah iuran belum seusai dengan perhitungan data BPJS. Selisih iuran sebesar Rp 13 ribu ditutup dengan dana pemasukan dan suntikan dana iuran pemerintah. "Ini dalam rangka arahan presiden, Kemungkinan tahun depan untuk meningkatkan iuran," katanya  di kantor Presiden, Jumat 20 November 2015.

    Menurut Fachmi, kenaikan Iuran untuk peserta mandiri kelas 2 dan kelas 1,  juga sedang dibicarakan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tak menganggu peserta kelas 3. BPJS Kesehatanan baru berani menghitung kenaikan iuran kelas 1 dan 2 dengan asumsi peserta tersebut mampu membayar. Perhitungan awal adalah iuran kelas 2 naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 50 ribu. Sedangkan iuran kelas 1 Rp 59 ribu naik menjadi Rp 80 ribu per bulan.

    Fachmi berujar, pertimbangan kenaikan ini, adalah  perhitungan aktuaria, teknis jaminan sosial, dan perkembangan serta kelengkapan historical data. Kenaikan iuran ini juga masih dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

    Hingga saat ini pembayara klaim mencapai Rp 46,2 triliun, yang merupakan gabungan dari klaim Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan non Pekerja Bukan Penerima Upah. Dia memperkirakan pembayaran klaim tahun depan mencapai sekitar Rp 68 triliun karena jumlah peserta BPJS meningkat.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.