Pemerintah Harus Dominasi Saham Freeport Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertambangan Simon Sembiring mengatakan, pemerintah Indonesia harus bisa mendominasi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia.

    Menurut Simon, setelah berpuluh-puluh tahun Freeport hadir di Indonesia, sudah saatnya pemerintah mengambil saham mayoritas di perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Harus bisa 51 persen. Wajar jumlah segitu," kata Simon saat dihubungi pada Kamis, 19 November 2015.

    Mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2003-2008) itu berpandangan, divestasi saham sebesar 30 persen masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keberadaan Freeport di Indonesia. Simon menuturkan, jika di negara lain komposisi kepemilikan saham Freeport-McMoRan dengan anak perusahaannya bisa sama besar, di Indonesia pun bisa. Apalagi tambang emas, tembaga, perak di Grasberg, Papua, mempunyai nilai ekonomi tinggi.

    Dari data yang diolah Tempo, kepemilikan saham anak perusahaan Freeport McMoRan di luar negeri rata-rata berada di angka 50 persen. Di Freeport Cerro Verde Mine, Peru, misalnya. Kepemilikan induk perusahaan sebesar 53,56 persen, sisanya dimiliki publik dan dua perusahaan lainnya. Begitu juga di Freeport El Abra Mine, Cile. Freeport McMoRan mengantongi 51 persen, dan sisanya berada di Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).

    SIMAKPT Freeport Indonesia

    Simon menilai, jika di luar negara anak perusahaan bisa mengantongi 40 persen, pemerintah pun bisa melakukannya. Sulitnya pemerintah mengambil mayoritas saham, menurut Simon, lantaran para pemangku kepentingan bisa diajak negosiasi oleh Freeport. Ia mencontohkan salah satu yang paling hangat ialah dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proses negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

    Proses divestasi, kata dia, nantinya harus dilakukan dengan cara business to business. Simon mendesak agar perusahaan pelat merah menjadi pemain utama dalam proses divestasi. Beberapa BUMN bisa bersatu membentuk konsorsium untuk membeli saham yang ditawarkan. PT Aneka Tambang Tbk dan PT Inalum, Simon mengatakan, sudah layak dan mampu membeli saham Freeport. "Tidak sulit kok," kata dia. 


    SIMAKPencatut Nama Jokowi


    Lebih lanjut, Simon justru melarang proses divestasi dilakukan dengan cara penerbitan saham perdana ke lantai pasar modal. Jika penawaran saham perdana (Initial Public Offering) yang dipilih, saham Freeport berpotensi dimiliki oleh investor asing. "Siapa yang bisa menjamin kalau sahamnya tidak diambil asing lagi," ucap Simon.

    Hal senada dilontarkan anggota Komisi Energi DPR RI Ramson Siagian. Ia menyatakan, perusahaan negara harus ambil bagian dalam proses divestasi. Nantinya secara bertahap komposisi saham Freeport mesti dikuasai Indonesia. "Kalau 30 persen itu terlalu kecil," kata dia.

    Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai besar atau kecilnya divestasi saham bergantung pada keseriusan pemerintah. Sebagai legislatif, kata Ramson, parlemen berupaya mendorong lewat undang-undang.

    Revisi Undang-undang Mineral dan Sumber Daya Mineral yang sedang dibahas saat ini misalnya. Ramson menuturkan semangat yang ingin diangkat ialah memperkuat aset nasional. Kendati belum berbicara soal komposisi saham, ia menyebut, undang-undang yang baru akan menekankan mayoritas kepemilikan negara di sektor tambang dan mineral. Dengan aturan baru ini, pemerintah akan mempunyai posisi yang kuat di mata asing. Meski masih dalam pembahasan, Ramson optimistis RUU Minerba rampung pada 2016.

    Sebelumnya, PT Freeport Indonesia bakal melepas sahamnya sebesar 10,64 persen. Jika lancar, itu artinya 20 persen saham Freeport menjadi milik Indonesia. Dalam perkembangannya, PTFI cenderung memilih divestasi dengan cara IPO di Bursa Efek Indonesia. Skema lainnya dilakukan dengan cara dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Badan Usaha Milik Negara.

    ADITYA BUDIMAN | EVAN

    Freeport shares in various countries

    1. Freeport Cerro Verde Mine (Peru)
    FCX: 53.56%
    SMM Cerro Verde Netherlands BV: 21%
    Buenaventura SAA: 19.58%
    Public: 5.86%

    2. Freeport El Abra Mine (Chile)
    FCX: 51%
    Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO): 49%

    3. Freeport Tenke Fungurume (Congo)
    FCX: 56%
    Lundin Mining Corporation (Lundin): 24%
    Gcamines (SOE): 20%


    Evan / PDAT Source Processed Freeport-McMoRan

    SIMAK PULA:

    Alasan Pertamina Tak Turuti Surat Setya Novanto  
    INVESTIGASI LION: Desah Nafas Karena Mic Dekat Bibir
    Soal Freeport, Luhut: Kok Perpanjangan, Bangun Smelter Saja Belum!  
    Pengembang Ini Lebarkan Sayap ke Manado Garap Lahan 20,8 Ha
    Freeport Tak Bayar Dividen, Pemerintah Diminta Tegas  


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.