Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Harus Dominasi Saham Freeport Indonesia  

Editor

Sugiharto

image-gnews
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertambangan Simon Sembiring mengatakan, pemerintah Indonesia harus bisa mendominasi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia.

Menurut Simon, setelah berpuluh-puluh tahun Freeport hadir di Indonesia, sudah saatnya pemerintah mengambil saham mayoritas di perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Harus bisa 51 persen. Wajar jumlah segitu," kata Simon saat dihubungi pada Kamis, 19 November 2015.

Mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2003-2008) itu berpandangan, divestasi saham sebesar 30 persen masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keberadaan Freeport di Indonesia. Simon menuturkan, jika di negara lain komposisi kepemilikan saham Freeport-McMoRan dengan anak perusahaannya bisa sama besar, di Indonesia pun bisa. Apalagi tambang emas, tembaga, perak di Grasberg, Papua, mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Dari data yang diolah Tempo, kepemilikan saham anak perusahaan Freeport McMoRan di luar negeri rata-rata berada di angka 50 persen. Di Freeport Cerro Verde Mine, Peru, misalnya. Kepemilikan induk perusahaan sebesar 53,56 persen, sisanya dimiliki publik dan dua perusahaan lainnya. Begitu juga di Freeport El Abra Mine, Cile. Freeport McMoRan mengantongi 51 persen, dan sisanya berada di Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).

SIMAKPT Freeport Indonesia

Simon menilai, jika di luar negara anak perusahaan bisa mengantongi 40 persen, pemerintah pun bisa melakukannya. Sulitnya pemerintah mengambil mayoritas saham, menurut Simon, lantaran para pemangku kepentingan bisa diajak negosiasi oleh Freeport. Ia mencontohkan salah satu yang paling hangat ialah dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proses negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Proses divestasi, kata dia, nantinya harus dilakukan dengan cara business to business. Simon mendesak agar perusahaan pelat merah menjadi pemain utama dalam proses divestasi. Beberapa BUMN bisa bersatu membentuk konsorsium untuk membeli saham yang ditawarkan. PT Aneka Tambang Tbk dan PT Inalum, Simon mengatakan, sudah layak dan mampu membeli saham Freeport. "Tidak sulit kok," kata dia. 


SIMAKPencatut Nama Jokowi


Lebih lanjut, Simon justru melarang proses divestasi dilakukan dengan cara penerbitan saham perdana ke lantai pasar modal. Jika penawaran saham perdana (Initial Public Offering) yang dipilih, saham Freeport berpotensi dimiliki oleh investor asing. "Siapa yang bisa menjamin kalau sahamnya tidak diambil asing lagi," ucap Simon.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi Energi DPR RI Ramson Siagian. Ia menyatakan, perusahaan negara harus ambil bagian dalam proses divestasi. Nantinya secara bertahap komposisi saham Freeport mesti dikuasai Indonesia. "Kalau 30 persen itu terlalu kecil," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai besar atau kecilnya divestasi saham bergantung pada keseriusan pemerintah. Sebagai legislatif, kata Ramson, parlemen berupaya mendorong lewat undang-undang.

Revisi Undang-undang Mineral dan Sumber Daya Mineral yang sedang dibahas saat ini misalnya. Ramson menuturkan semangat yang ingin diangkat ialah memperkuat aset nasional. Kendati belum berbicara soal komposisi saham, ia menyebut, undang-undang yang baru akan menekankan mayoritas kepemilikan negara di sektor tambang dan mineral. Dengan aturan baru ini, pemerintah akan mempunyai posisi yang kuat di mata asing. Meski masih dalam pembahasan, Ramson optimistis RUU Minerba rampung pada 2016.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia bakal melepas sahamnya sebesar 10,64 persen. Jika lancar, itu artinya 20 persen saham Freeport menjadi milik Indonesia. Dalam perkembangannya, PTFI cenderung memilih divestasi dengan cara IPO di Bursa Efek Indonesia. Skema lainnya dilakukan dengan cara dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Badan Usaha Milik Negara.

ADITYA BUDIMAN | EVAN

Freeport shares in various countries

1. Freeport Cerro Verde Mine (Peru)
FCX: 53.56%
SMM Cerro Verde Netherlands BV: 21%
Buenaventura SAA: 19.58%
Public: 5.86%

2. Freeport El Abra Mine (Chile)
FCX: 51%
Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO): 49%

3. Freeport Tenke Fungurume (Congo)
FCX: 56%
Lundin Mining Corporation (Lundin): 24%
Gcamines (SOE): 20%


Evan / PDAT Source Processed Freeport-McMoRan

SIMAK PULA:

Alasan Pertamina Tak Turuti Surat Setya Novanto  
INVESTIGASI LION: Desah Nafas Karena Mic Dekat Bibir
Soal Freeport, Luhut: Kok Perpanjangan, Bangun Smelter Saja Belum!  
Pengembang Ini Lebarkan Sayap ke Manado Garap Lahan 20,8 Ha
Freeport Tak Bayar Dividen, Pemerintah Diminta Tegas  


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

6 hari lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

22 hari lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

3 Desember 2023

Tambang Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin
Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

Hingga November tahun ini, PT Freeport Indonesia telah memproduksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas .


Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

2 Desember 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA/Rizal Hanafi
Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

Freeport menyiapkan dana sebesar 370 juta dolar AS untuk menutup tambang di Tembagapura.


Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

19 November 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Iriana Jokowi saat berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

Izin operasi tambang perusahaan Freeport Indonesia kembali diperpanjang hingga 2061. Begini awal mula konsesi tambang tembaga dan emas di Papua ini.


Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

17 September 2023

AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya.


Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

6 Juli 2023

Presiden Joko Widodo saat mengecek tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Sumber: Biro Setpres
Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

Kemendag buka suara soal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia.


Tambah Direksi Baru, PT Merdeka Battery Materials: Untuk Memperkuat Struktur Manajemen

30 Juni 2023

Presiden Direktur PT Merdeka Battery Materials (MBMA) Devin Ridwan ketika ditemui usai paparan publik IPO MBMA di The Ritz Carlton Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Tambah Direksi Baru, PT Merdeka Battery Materials: Untuk Memperkuat Struktur Manajemen

PT Merdeka Battery Materials, Tbk atau MBMA sepakat menambah direksi dan mengangkat Andre Phillip Starkey sebagai direktur.


Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

12 Juni 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA/Rizal Hanafi
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.


RI Minta Tambahan Saham 10 Persen, Begini Kata Luhut dan Bos Freeport

31 Mei 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan CEO Freeport-McMoRan sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di tambang Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Jokowi juga mengunjungi  Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah. Tempat ibadah tersebut adalah Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.  Foto : Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
RI Minta Tambahan Saham 10 Persen, Begini Kata Luhut dan Bos Freeport

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan Bos Freeport Indonesia Tony Wenas buka suara tentang tambahan kepemilikan saham 10 persen.