TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Suarmin Tioniwar menyatakan pembebasan lahan untuk pembangunan konstruksi jalan tol masih sulit meski pemberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sudah dilakukan sejak Januari.
"Karena itu, angka belanja modal yang kami ekspos kadang berubah karena perlu pembiayaan untuk pembebasan lahan," ujar Suarmin dalam pemaparan kinerja CMNP di Sunter, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2015.
Suarmin menjelaskan, biaya murah pengurusan lahan di sepanjang titik pembangunan belum terasa hingga sisa dua bulan terakhir tahun ini.
Progres proyek prioritas yang melibatkan CMNP saat ini, yaitu jalan tol Depok-Antasari, yang terbagi dalam dua seksi, sudah mencapai 20 persen. Namun lahan yang terbebas pada Seksi 1, yang terbagi dalam dua paket kerja, belum mencapai 50 persen.
"Paket pertama di Seksi 1 itu dibangun dari Antasari ke Brigif, lahannya sudah bebas 90 persen. Namun di paket 2 antara Brigif dan Sawangan belum sampai 40 persen, otomatis biaya bertambah," ujarnya.
Baca Juga:
CMNP juga memiliki saham pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja sepanjang 8,15 kilometer, yang terbagi menjadi 2 ruas, 3 interchange, dan 4 jembatan. "Sisa lahan yang belum bebas memang tinggal 10 persen dari 112,5 hektare, tapi prosesnya yang lama tentu membuat kami menunggu kapan efek Perpres 2 tersebut bisa dirasakan."
Suarmin juga memberi tanggapan terhadap kenaikan pendapatan akibat naiknya tarif jalan tol dalam kota di beberapa ruas yang mereka pegang, seperti Cawang-Pluit. "Kenaikan itu memang legal, sudah ada business plan atas itu. Tapi bicara kenaikan pendapatan karena aktifitas traffic belum dirasa secara signifikan karena pemberlakuannya juga baru 1 November lalu," ujarnya.
YOHANES PASKALIS
