Gelar MotoGP, Peraturan Presiden Disiapkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pembalap melaju saat perlombaan kelas 250 cc Yamaha Sunday Race di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, 15 November 2015. Renca digelarnya ajang MotoGP 2017 di Sentul disambut gembira oleh manajemen Sentul yang akan bergerak cepat untuk merenovasi sirkut Sentul dengan standar Internasional. ANTARA FOTO

    Sejumlah pembalap melaju saat perlombaan kelas 250 cc Yamaha Sunday Race di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, 15 November 2015. Renca digelarnya ajang MotoGP 2017 di Sentul disambut gembira oleh manajemen Sentul yang akan bergerak cepat untuk merenovasi sirkut Sentul dengan standar Internasional. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk mendukung penyelenggaraan kejuaraan balap motor, MotoGP di Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan perpres tersebut akan menyatakan tempat yang ditunjuk sebagai veneu untuk event MotoGP.

    Pembicaraan perpres ini juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur yang akan digunakan untuk MotoGP. Rencana penerbitan perpres ini melibatkan Menteri Pariwisata, Menteri Pemuda dan Olah Raga serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Begitu perpres dibuat lalu lokasi ditetapkan," kata dia di di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu, 18 November 2015.

    Pemerintah membidik Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaran MotoGP di Indonesia. Dengan mengeluarkan perpres, kata dia, pemerintah dapat mengintervensi dalam menyediakan sirkuit Sentul sebagai lintasan MotoGP. Dia memperkirakan perpres tersebut rampung pada akhir tahun ini.

    Arief Yahya mengatakan saat ini kesiapan Sirkut Sentul untuk menjadi tempat balap MotoGP baru mencapai 80 persen. Sebanyak 20 persen perbaikan diperlukan untuk menyelaraskan standar kesulitan tikungan dan hal-hal lain. Arief memperkirakan investasi yang diperlukan untuk Sirkuit Sentul Rp 50 miliar.

    Dana ini nantinya akan diambil dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Untuk ukuran PU itu kecil, dia kan anggarannya Rp 100 triliun," kata dia.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.