TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan dua perusahaan asing berminat menjadi investor strategis PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) untuk menghidupkan kembali perusahaan penerbangan yang sudah berhenti sejak 1 Februari 2014 itu.
"Dua calon investor sudah siap masuk ke Merpati. Keduanya merupakan perusahaan penerbangan asing," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius K. Ro di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 18 November 2015.
"Kedua perusahaan tersebut berlatar belakang maskapai. Mereka mungkin bergabung dengan perusahaan jasa keuangan seperti capital private equity," ujarnya.
Aloysius menjelaskan, pelepasan saham Merpati merupakan bagian dari program privatisasi yang sedang diusulkan ke Komite Tim Privatisasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut dia, dalam program privatisasi akan diterapkan tiga skema yaitu melepas kepemilikan saham ke publik (IPO), menerbitkan saham baru atau right issue dan melepas saham langsung seperti kepada Merpati dan Kerta Leces.
"Persiapan privatisasi Merpati sedang berlangsung. Saya juga sedang meminta arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno selaku kuasa pemegang saham," kata Aloysius.
Meski begitu ia tidak merinci lebih lanjut dua perusahaan yang sudah menyatakan minat untuk menjadi pemegang saham Merpati tersebut karena alasan kerahasiaan dalam perundingan.
"Pokoknya perusahaan penerbangan asing. Mereka juga bisa menggandeng perusahaan jasa keuangan untuk masuk ke Merpati," ujar Aloysius.
Ia menjelaskan pula bahwa perusahaan harus terlebih dahulu menyelesaikan utang tertunggak kepada karyawan Merpati.
"Kita tuntaskan dulu kewajiban kepada karyawan yang tertunggak sekitar dua tahun. Sejalan dengan itu dilakukan program PHK, sehingga beban perusahaan semakin kecil," ujarnya.
Dana untuk melunasi utang kepada karyawan sekitar Rp350 miliar akan ditalangi oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai pihak yang menangani restrukturisasi Merpati.
"Artinya selesai dulu kewajiban pada karyawan baru melakukan proses right sizing. Setelah investor masuk baru kemudian kita melihat kembali dari sisi pengeluaran, makanya kita minimalkan cost bagi negara," ujarnya.
ANTARA
