Persoalan Blok Masela Membuat Wakil Presiden Gerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral diminta merealisasikan skema pengembangan fasilitas gas alam cair di Blok Masela, Maluku, berdasarkan opsi yang paling cepat dan efisien.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pengembangan liquefied natural gas (LNG) Blok Masela dilakukan berdasarkan skema bagi hasil. Jadi, kecepatan dan efisiensi pengelolaan menjadi hal penting yang mempengaruhi pendapatan negara.

    "Jangan lupa itu bagi hasil, berarti kalau ongkosnya mahal maka yang diterima negara juga kecil. Jadi haruslah cari yang paling cepat dan efisien," katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (16 November 2015).

    Sebelumnya, SKK Migas merekomendasikan skema pengembangan gas di Blok Masela dilakukan secara terapung menggunakan kapal FLNG (Floating Liquid Natural Gas).

    Sementara itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman berargumen bahwa skema pengembangan di darat lebih baik dan berpotensi mengembangkan industri di Provinsi Maluku.

    Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Kalla menyerahkan penentuan skema pengembangan LNG Blok Masela tersebut kepada para ahli yang mampu mengkaji dan menentukan skema pengembangan paling efisien.

    Dia juga membantah penundaan keputusan skema pengembangan yang seharusnya dilakukan pada 10 Oktober 2015 tidak menghambat produktivitas hasil migas.

    "Walaupun hari ini kita mulai , butuh lima sampai enam tahun lagi baru bisa selesai," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.