Total Terancam Kehilangan Saham Blok Mahakam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lapangan lepas pantai Bekapai di Blok Mahakam daerah operasi Total E&P Indonesie. TEMPO/SG WIBISONO

    Lapangan lepas pantai Bekapai di Blok Mahakam daerah operasi Total E&P Indonesie. TEMPO/SG WIBISONO

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mendesak Total E&P Indonesia dan Inpex segera menyetujui besaran pembagian saham yang diputuskan pemerintah. Pertamina mengancam akan mengambil alih jika kedua perusahaan tersebut tidak segera menyetujui besaran pembagian saham.

    "Kami tidak mau terhambat oleh sikap mereka," ujar juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, Jumat, 13 November 2015.

    Pertamina menargetkan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) bisa mulai dibahas pada Desember mendatang. Jika molor, rencana Pertamina, menurut Wianda, bisa terganggu. Dia mengatakan proses negosiasi dengan Total juga masih berlangsung. Tahap ini dilakukan bersama SKK Migas dan Komite Pengawas (Oversight Committee) secara independen.

    Wianda juga meminta Total membuka ruang data agar perseroan bisa memanfaatkannya dengan optimal. "Untuk satu blok yang akan diterminasi, sudah kewajiban bagi operator existing membuka ruang data bagi calon operator ke depannya," katanya.

    Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat bagian saham Blok Mahakam sebesar 60 dan 10 persen. Sedangkan sisanya bisa diambil Total dan Inpex, yang merupakan pemegang saham terdahulu.

    Direktur Jenderal Migas I.G.N. Wiratmadja mengatakan besaran ini tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah, kata dia, hanya membahas soal syarat dan ketentuan antara pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama.

    Namun, menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas Djoko Siswanto, pemerintah membuka diri jika ada permintaan dari Total. Selain itu, pemerintah berencana menambah besaran bagi hasil Blok Mahakam ke Pertamina menjadi 40 persen. Biasanya, bagi hasil antara pemerintah dan KKKS sebesar 85 dan 15 persen.

    "Soalnya pemerintah juga BUMN dan membayar dividen. Kira-kira bisa tidak dividen untuk mengurangi split," tuturnya.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.