TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan sedang menelusuri keterlibatan pejabat atau karyawan Pertamina dalam kegiatan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Penelusuran ini menindaklanjuti hasil audit forensik atas anak usaha Pertamina pada bidang perdagangan minyak tersebut.
"Ada beberapa anomali proses yang membuat harga (harga beli minyak mentah dan bahan bakar minyak) lebih mahal," kata Dwi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kemarin. Dia menyatakan, untuk menelisik anomali pengadaan, Pertamina menjalankan aksi korporasi dan aksi legal.
BACA: SKANDAL PETRAL: Inilah MR, Mister Untouchable di Era SBY
Dalam aksi korporasi, menurut Dwi, perseroan menggunakan hasil audit untuk meminimalkan penyelewengan. Salah satu caranya menyelidiki keterlibatan pejabat Pertamina di Petral. Seiring penyelidikan internal, Pertamina dan pemerintah mempelajari adanya kemungkinan menempuh jalur hukum.
Aksi hukum, Dwi menambahkan, perlu dilakukan karena Pertamina menemukan ada pihak-pihak luar yang berkomunikasi dengan para pejabat Petral dan memainkan pengadaan. "Legal action masih kami analisis. Kalau sudah selesai, akan kami sampaikan kepada penegak hukum," ujarnya.
BACA: SKANDAL PETRAL: Begini Cara Mafia Akal-akali Tender Minyak
Skandal Petral menghangat lagi setelah pemerintah mengumumkan hasil audit auditor independen KordaMentha terhadap Petral. Auditor asal Australia itu menemukan adanya anomali dalam pengadaan minyak oleh Petral sepanjang 2012-2014. Dalam periode itu, jaringan mafia minyak diperkirakan mengantongi kontrak US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun.
Ketika dilacak, para pemegang kontrak tersebut ternyata berafiliasi ke satu badan usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan, pada Selasa lalu, perusahaan itu kerap menggunakan perusahaan perantara dan perusahaan minyak milik negara lain untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya, Pertamina tak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak.
BACA: SKANDAL PETRAL: Audit BPK Tergantung Niat Pertamina
Mantan anggota Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Fahmi Radhy, mengungkapkan, selama proses tender jual-beli minyak dan BBM, orang dalam Petral membocorkan informasi kepada sejumlah orang atau badan usaha ihwal syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Informasi yang diterima lantas diteruskan kepada para peserta tender.
Kebocoran informasi ini yang membuat peserta tender dan perusahaan minyak dari negara yang bukan penghasil minyak bisa memenangi tender. "Masak, perusahaan sekelas BP (British Petroleum) bisa tidak lolos?" tutur Fahmi. Begitu pemenang tender ditentukan, pihak ketiga inilah yang memasok kebutuhan minyak.
BACA JUGA
Terungkap, Dua Wanita Ini Bikin Ivan Gunawan Jatuh Cinta
REKAMAN KPK:Terkuak OC Kaligis Panik,Minta Kuitansi Disimpan
Maka, tak mengherankan bila harga minyak yang dibeli Pertamina menjadi jauh lebih mahal. "Mafianya adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura," ucap Fahmi.
Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada itu, Komite Reformasi telah merekomendasikan agar direksi Petral diganti. Indikasi keterlibatan pejabat Pertamina pun menjadi salah satu rekomendasi mereka untuk ditindaklanjuti. Argumentasinya, Pertamina selaku induk usaha Petral berperan dalam menentukan direksi Petral.
AYU PRIMA SANDI | ADITYA BUDIMAN | EFRI RITONGA
BERITA MENARIK
Pria Ini Tinggal di Kandang Domba, Hidup dari Barang Bekas
Memilukan, Keluarga Ini 7 Tahun Hidup di Kandang Ayam
