TEMPO.CO, Jakarta -Massa yang mengaku sebagai Forum Masyarakat Lebak Menggugat (FMLB) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Transportasi (AMPT) berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Perhubungan. Mereka mendesak Menteri Perhubungan Ignatius Jonan segera memberikan rekomendasi proyek pembangunan Bandar Udara Lebak.
"Kami ingin Menteri Jonan segera merealisasikan pembangunan Bandara Lebak," ujar Kordinator Aksi Ahmad Washil, Kamis, 12 November 2015.
Keberadaan Bandara Lebak diharapkan bisa menjadi penyangga Bandara Internasional Soekarno Hatta yang semakin padat dan sibuk.
Ahmad mengatakan keberadaan Bandara di Kabupaten Lebak sangat prospektif. Kehadiran Bandara Lebak bisa mendongkrak pendapatan daerah dan mendorong perekonomian masyarakat Lebak. "Banyak masyarakat yang sudah memindahkan hak kepemilikan tanahnya melalui jual beli untuk dijadikan lahan pembangunan bandara," ujarnya.
Ahmad menambahkan dengan adanya bandara ini maka transportasi lain yang terintegrasi juga akan hadir untuk mendukung kinerja Bandara.
Saat ini rencana pembangunan bandara di Lebak tidak juga mendapat kepastian. "Belakangan ini ada kesan Pak Menteri ingin menghambat keberadaan bandara di Lebak," ujar Ahmad.
Tidak hanya masyarakat tapi kalangan pengusaha nasional juga sangat mengharapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan segera menyetujui pembangunan udara berskala internasional di Kabupaten Lebak, Banten.
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Banten Rano Karno telah menyetujui pembangunan bandara di Kabupaten Lebak ini. Menhub Ignasius Jonan minta agar tata ruang udara tempat latihan direvisi karena berdekatan dengan lembaga pendidikan Curug.
Usulan revisi sudah kami kirimkan tapi belum dikeluarkan persetujuannya oleh Pak Jonan," ujar Direktur PT Maja Raya Indah Semesta Ishak, Jumat, 11 September 2015.
Ishak mengatakan Bandara Lebak akan menjadi alternatif bagi Bandara Soekarno-Hatta yang juga berada di Provinsi Banten. Bandara Soekarno-Hatta dirasa terasa sudah sangat padat saat ini apalagi di masa mendatang.
Menurutnya, sejumlah pengusaha dari Singapura, Cina hingga Perancis siap membantu.
ARIEF HIDAYAT
