Begini Usul Kementerian Desa untuk Paket Kebijakan Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Petani di Sawah. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Ilustrasi Petani di Sawah. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji usulan untuk memasukkan kebijakan terkait dengan dana desa di paket kebijakan ekonomi selanjutnya. Usulan tersebut muncul dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan ada tiga usulan terkait dengan dana desa. “Salah satu yang paling cepat menggerakkan ekonomi ya dana desa,” kata Edy saat dihubungi, Rabu, 11 November 2015. Namun ia mengaku belum mengetahui kebijakan ini akan masuk ke paket kebijakan VII atau VIII.

    GEGER SKANDAL PETRAL
    SKANDAL PETRAL: Inilah MR, Mister Untouchable di Era SBY
    SKANDAL PETRAL: Tuan MR Sering Disebut di Era Presiden SBY

    Usulan tersebut, pertama adalah terkait dengan penyaluran dana desa secara langsung. “Ada mekanisme baru yang mereka usul melalui regulasi,” kata Edy. Kebijakan ini, Edy berujar, akan memperlancar pencairan desa. Usulan ini meminta pencairan dana desa langsung ke desa tanpa melalui kabupaten.

    Usulan selanjutnya adalah penurunan tarif pajak pertambahan nilai. Penurunan pajak, akan menggerakkan ekonomi desa karena menambah daya beli masyarakat. Terakhir adalah usulan tentang regulasi logistik untuk memaksimalkan perannya mendorong daya beli.

    Kementerian Keuangan mencatat, dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 16,61 triliun atau 80 persen dari pagu Rp 20,8 triliun. Dari jumlah tersebut hanya Rp 4,9 triliun yang dilaporkan oleh 434 kabupaten dan kota.

    TRI ARTINING PUTRI

    BERITA MENARIK
    BNI Salah Transfer Rp 5 Miliar, Kok Tak Ada yang Rugi?
    Kisah Tewasnya Hijaber UNJ, Begini Sifat Si Cantik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.