PGN Siap Jadi Agregator Gas Nasional, Kalau Ditunjuk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bajaj mengantri mengisi bahan bakar gas di Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) milik Perusahaan Gas Negara (PGN) dikawsan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2015. Stasiun SPBG di Jakarta masih minim dan rencana pembangunan 15 SPBG tahun ini tak tercapai. Pembangunan SPBG di Jawa Barat masih menjadi fokus PGN karena pengguna terbanyak adalah bus Transjakarta, bajaj berbahan bakar gas, dan sebagian angkutan kota yang beroperadi di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Amston Probel

    Bajaj mengantri mengisi bahan bakar gas di Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) milik Perusahaan Gas Negara (PGN) dikawsan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2015. Stasiun SPBG di Jakarta masih minim dan rencana pembangunan 15 SPBG tahun ini tak tercapai. Pembangunan SPBG di Jawa Barat masih menjadi fokus PGN karena pengguna terbanyak adalah bus Transjakarta, bajaj berbahan bakar gas, dan sebagian angkutan kota yang beroperadi di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.COJakarta - Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Wahid Sutopo menyatakan siap jika perseroan dipercaya mengelola agregator (pengumpul/pusat) gas nasional.

    "Kami cukup confidence untuk diterapkan di skop yang lebih luas," kata dia di Jakarta, Rabu, 11 November 2015.

    Menurut Wahid, kinerja PGN yang berhasil memperluas jaringan gas di Indonesia menjadi alasan kuat perusahaan plat merah itu untuk berekspansi. Ia mengatakan, salah satu keberhasilan PGN membangun infrastruktur gas bumi adalah transmisi South Sumatra West Java (SSWJ) dengan panjang pipa 1.004 km.

    Proyek ini, kata dia, terpanjang dari pipa gas Gresik-Duri yang membentang sepanjang 536 kilometer. "Insya Allah dengan yang kami lakukan di wilayah Jawa Barat, ini bisa diperluas di wilayah Indonesia lainnya," ujar Wahid.

    Namun, hingga kini belum ada pembicaraan dengan pemerintah perihal rencana duet Pertagas dan PGN sebagai agregator gas. Rencana pemerintah untuk membentuk agregator gas nasional hingga kini masih belum menemui keputusan. Pasalnya, belum diketahui pasti badan usaha mana yang akan menjadi pilihan pemerintah untuk menjadi agregator gas. "Itu kan Memorandum of Understanding (MOU) pemerintah, kami fokus upaya pengembangan infrastruktur," ucap Wahid.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.