NTP Banten Didongkrak Dua Subsektor Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdapat dua subsektor yang mendongkrak nilai tukar petani (NTP) di Provinsi Banten pada Oktober 2015 menjadi 1,18% terhadap bulan sebelumnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat subsektor yang dimaksud adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. Masing-masing membukukan kenaikan 2,62% dan 2,17%.

    Kepala BPS Banten Syech Suhaimi mengatakan kenaikan tersebut jadi tidak signifikan dampaknya karena terhambat tiga subsektor lain yang turun. "Hortikultura turun 0,54%, peternakan -1,95%, dan perikanan -0,21%," ucapnya mengutip data BPS, Kamis (5 November 2015).

    Kenaikan indeks subsektor tanaman pangan pada bulan lalu menjadi 111,97 disebabkan indeks harga yang diterima (It) petani naik 2,33%. Sementara indeks yang dibayarkan (Ib) turun 0,28%.

    Peningkatan It tersebut lantaran subkelompok padi indeksnya naik yang terpacu peningkatna harga gabah. Tapi kelompok palawija indeksnya turun 0,69% karena harga ketela pohon, kacang hijau, dan ubi jalar turun.

    Sementara itu, Ib akibat indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) turun sebesar 0,33%. Adapun indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) naik tipis 0,01%. Kenaikan ini lantaran pertumbuhan di kelompok bibit, barang modal, dan upah buruh.

     "Kalau untuk perkebunan rakyat naik 2,17% karena It naik dan sebaliknya dengan Ib," ucapnya. Kenaikan It subsektor perkebunan rakyat sebesar 1,96% sedangkan Ib -0,21%.

    It naik karena ada kenaikan indeks harga kelompok tanaman perkebunan rakyat sebesar 1m96% menjadi 120,28. Kondisi ini terpengaruh peningkatan harga kapulaga, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, kakao, dan karet.

    Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani turun lantaran indeks konsumsi rumah tangga  (IKRT) susut 0,28%. Kondisi ini disertai dengan kenaikan BPPBM sebesar 0,16%.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.