TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyatakan di era perdagangan bebas saat ini, pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan kepada industri, khususnya baja melalui kebijakan non tariff barrier.
I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, perlindungan kepada industri dalam negeri tidak sudah tidak dimungkinkan melalui pendekatan tariff barrier.
“Saat ini tarif impor sudah 0% semua, perlindungan yang tersisa hanya non tariff barrier seperti Standar Nasional Indonesia serta pengutamaan produk dalam negeri dalam program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN),” tuturnya Rabu (4 November 2015).
Dalam hal ini, lanjutnya, penerapan P3DN dengan ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) harus sesuai peta jalan yang disusun pemerintah sehingga akan meningkatkan investasi, pertumbuhan industri serta melindungi produsen dalam negeri.
Menurutnya, jika seluruh proyek infrastruktur yang didanai APBN dan APBD menggunakan baja lokal, maka akan berkontribusi 50% dalam penyerapan hasil produksi. Dengan demikian, dapat menjaga pertumbuhan industri baja nasional dari hulu ke hilir.
“Yang mesti diperhatikan adalah penerapan TKDN tidak boleh sebatas syarat mengikuti tender. Penerapan TKDN harus berkualitas sehingga memberikan efek ganda dalam pertumbuhan industri.”
Data South East Asian Industry Steel Institute (SEAISI) menyebutkan, total ekspor baja Cina ke seluruh dunia periode Januari - Agustus 2015 melonjak 10% atau naik 4,5 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Ekspor baja Cina, dengan kategori struktur baja lainnya yang pada Januari-Agustus 2014 tercatat sebesar 3,4 juta ton, pada tahun ini meningkat 14,9%.
