Sidang Kabinet Alot, Paket Kebijakan VI Batal Diumumkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, melakukan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di  Jakarta, 15 Oktober 2015. Ia menilai banyak pihak yang merasa bingung dan kurang mengerti esensi isi paket kebijakan tersebut. TEMPO/Subekti.

    Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, melakukan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, 15 Oktober 2015. Ia menilai banyak pihak yang merasa bingung dan kurang mengerti esensi isi paket kebijakan tersebut. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah batal mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid VI hari ini. Padahal, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan tersebut akan diumumkan pada sore hari ini.

    "Tadi sidang kabinetnya lama," kata Darmin, Rabu,  4 November 2015. Bekas Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan, pengumuman seharusnya bisa disampaikan jika sidang kabinet, yang digelar sejak siang tadi, berlangsung lancar.

    Darmin menjelaskan, dalam sidang kabinet, pemerintah berdiskusi panjang lebar soal pencegahan kebakaran hutan. Pencegahan, ujarnya, menjadi fokus utama negara melihat parahnya dampak kebakaran lahan dan hutan tahun ini.

    "Yang pasti akan lama hingga akhir tahun dan biaya yang besar," katanya. Hingga kini, pemerintah belum bisa merumuskan dan memberitahukan rencana pasti kebijakan pencegahan kebakaran kelak.

    Selain itu, sidang kabinet masih alot membahas pencabutan subsidi listrik. Pemerintah, tutur Darmin, sedang memilah data riil ihwal batasan tarif listrik murah di angka 900 watt. "Di kota, rumah yang berdaya 900 watt belum tentu warga miskin," katanya.

    Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan  dilibatkan dalam memastikan pendataan tersebut. Darmin berharap pada akhirnya nanti, tak perlu ada kenaikan tarif listrik.

    Tapi, Darmin membantah jika urusan kebakaran lahan dan listrik tersebut akan diselipkan dalam Paket Kebijakan VI. Substansi paket kebijakan, ucapnya,  berfokus pada tiga hal, yaitu kawasan ekonomi khusus, pengelolaan air, dan izin online Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Besok diumumkan," kata Darmin.


    ANDI RUSLI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.