Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dampak El-Nino Dahsyat, Pemerintah Pilih Tidak Impor Beras  

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Kulon Progo - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim meski tahun ini Indonesia dilanda fenomena El-Nino  cukup dahsyat, hal itu tak sampai memaksa pemerintah mengambil keputusan impor beras.

“Tahun ini masih belum ada impor, meskipun dampak El-Nino luar biasa dahsyat, produktivitas beras naik 4 juta ton setahun ini,” ujar Amran pada saat panen jagung bersama petani di Desa Sendangsari Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu, 3 November 2015.

Amran mengatakan dibanding pada 1999, saat indeks El-Nino sebesar 1,9 dan jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 202 juta, impor beras kala itu mencapai 7,1 juta ton.

Jika saat ini pemerintah tetap mau impor dengan kondisi indeks El-Nino berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencapai 2,3 dengan jumlah penduduk 252 juta jiwa, seharusnya, kata Amran, sudah ada 9 juta ton beras yang diimpor. “Tapi kami tetap tidak impor karena sudah ada swasembada pangan,” ujar Amran.

Amran mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak antiimpor. Pengetatan impor dilakukan guna meningkatkan daya saing petani lokal. Menurut Amran, penguatan petani lokal hanya bisa dilakukan melalui kebijakan ekspor, bukan impor. “Sejumlah komoditas sudah mulai ekspor,” ujar Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah mengekspor 134 ribu ton beras ketan ke Italia. “Kalau tak ada El-Nino, kami yakin jutaan yang bisa terekspor dari komoditas beras ketan,” ujarnya. Selain beras ketan, Indonesia juga mengekspor 400 ribu ton jagung, 60 ribu ton kacang hijau, dan 5 ribu ton bawang merah ke berbagai negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Untuk bawang merah, memang kami sempat akan impor 30 ribu ton karena ada informasi kelangkaan, tapi setelah cek lapangan langsung ke Brebes dan Bima, panen melimpah jadi kami batalkan rencana impor itu,” ujar Amran.

Menurut Amran, kebijakan impor memang selayaknya ditekan dan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bukan atas dasar kepentingan segelintir orang yang ingin mencari keuntungan dan mematikan petani lokal. “Persoalan utama petani kita lemah karena panjangnya supply chain, ini yang kami akan pangkas,” ujar Amran.

Ia memisalkan, jika harga bawang dari petani Rp 6 ribu, sampai di perkotaan sudah menjadi Rp 36 ribu. Selisih keuntungan mengumpul pada pedagang kota dan petani tak mendapat hasil maksimal atas jerih payahnya. “Pedagang kota naik haji jual bawang, petani naik haji jual sawah, ini jelas enggak adil,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO 

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

6 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

15 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.


Mentan Minta Bulog Serap Gabah Petani, Bapanas: Kalau Panen Melimpah Saja

15 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mentan Minta Bulog Serap Gabah Petani, Bapanas: Kalau Panen Melimpah Saja

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menanggapi imbauan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman agar Bulog membeli gabah langsung petani.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

18 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

18 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

19 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

19 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

20 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

21 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

23 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.