Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Jokowi-JK, Fitra:7 Nilai Merah di Bidang Anggaran

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) menjawab pertanyaan dari wartawan cilik di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2015. Wawancara khusus dengan Presiden Jokowi tersebut akan dirangkum menjadi buku dan disebarkan untuk para pelajar se-Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo (kanan) menjawab pertanyaan dari wartawan cilik di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2015. Wawancara khusus dengan Presiden Jokowi tersebut akan dirangkum menjadi buku dan disebarkan untuk para pelajar se-Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berpendapat, dalam setahun usia pemerintahan Jokowi-JK belum mencerminkan politik anggaran yang berpihak pada rakyat. Menurut Fitra sampai saat ini nawacita poin ke dua, tentang membuat pemerintahan yang bersih dan komitmen Tri Sakti ekonomi hanya sekedar janji kampanye.

 

Dalam temuannya Fitra memberikan tujuh catatan kepada pemerintah. Pertama, politik anggaran APBNP 2015 dan RAPBN 2016 masih dikelola untuk kepentingan elit, dan dana infrastruktur yang ada tidak berorientasi pada infrastruktur kerakyatan. "Anggaran untuk belanja publik atau sosial juga rendah seperti kesehatan yang belum mencapai amanat konstituti 5 persen dari APBN," kata Apung Widadi manajer advokasi Fitra lewat keterangan resminya Selasa, 20 Oktober 2015.

 

Kedua, penyerapan anggaran yang rendah. menurut Apung hal ini berakibat pada kesejahteraan rakyat dengan terhambatnya belanja publik. "Belanja pemerintah hanya mencapai 47 persen per September 2015 dari total 1.318 Triliun," kata Apung. Ia menambahkan tidak seimbang antara belanja birokrasi yang mencapai 65 persen dari Rp 293 trilun, dengan belanja sosial yang hanya 54 persen dari Rp 107 triliun.

 

Ketiga, meningkatnya defisit anggaran. Menurut Apung ini akibat dari target penerimaan pajak yang rendah hanya mencapai 49,2 persen dari Rp 1.761 triliun. Akibatnya ada peningkatan pembiayaan luar negeri sekitar Rp 800 triliun. Ia menambahkan utang pemerintah mencapai Rp 4000 triliun atau dua kali lipat dari APBN namun sebagian besar untuk pembiayaan proyek bisnis konglomerat. "Dampak hutang ini tidak akan lunas hingga 100 tahun Indonesia merdeka dengan nilai jatuh tempo sebesar 191 triliun pada 2054," katanya.

 

Keempat, kerugian negara yang naik dari Rp 1,4 triliun di 2014 menjadi Rp 2,2 triliun. Berdasarkan hasil audit BPK menurut Fitra, Kementerian Keuangan mendapat raport merah dengan sumbangan kerugian negara Rp 111,5 miliar, dengan potensi kerugian negara Rp 248 miliar dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 3,7 triliun.

 

Kelima, Fitra menilai pengelolaan BUMN untuk kepentingan menjual negara ke asing, dan sapi perah politik. Apung menjelaskan hutang bank BUMN Mandiri, BNI, BRI, BTPN senilai Rp. 40 T dengan Komitmen 500 T. Apung menambahkan Rini Soemarno dalam kurun 7 bulan telah mengalokasikan Rp 107 T untuk PMN BUMN yang tidak transparan dan akuntabel dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016.

 

Keenam, Fitra menganggap RUU Pengampunan Pajak merupakan bentuk penghianatan terhadap warga negara pembayar pajak dan bentuk kekalahan negara pada koruptor.

 

Ketujuh, sikap tunduk Presiden Joko Widodo terhadap negosiasi Freeport. Menurutnya ini bertentangan dengan semangat Tri Sakti Soekarno, Nawacita serta UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

 

FAIZ IBNU SANI

 

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

2 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

3 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

5 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

7 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

7 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

8 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

8 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.