Industri Tekstil Jawa Tengah Melesat, Pasokan Pekerja Kurang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pabrik tekstil. TEMPO/Prima Mulia

    Pabrik tekstil. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Tengah mengalami sunrise. Hal itu mematahkan anggapan telah berlangsungnya fase sunset di sektor TPT.

    "Industri saat ini mengalami dampak perlambatan ekonomi global. Namun anomali di Jawa Tengah, industri tekstil tumbuh dan kesulitan tenaga kerja," kata Benny Sutrisno, Ketua Dewan Pengarah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dalam acara sosialisasi Desk Khusus Investasi Sepatu yang diselenggarakan BKPM di Semarang, Kamis, 15 Oktober 2015.

    Dia menjelaskan, sejumlah perusahaan tekstil di Jawa Tengah telah membuat pelatihan untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Namun pasokan masih saja kurang.

    Anehnya, ucap Benny, beberapa perusahaan tekstil yang lama menghadapi masalah serta terpaksa mengurangi produksi. Kemungkinan mereka juga akan melakukan pemusatan hubungan kerja.

    Karena itu, ujar dia, API menyambut baik Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu (DKITS) yang dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menggandeng Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Keuangan.

    "Desk ini ibaratnya poliklinik yang mendiagnosis penyakit perusahaan tekstil. Jika sakitnya soal tenaga kerja, bisa dirujuk ke dokter soal tenaga kerja (Kemenaker). Jika sakit keuangan, bisa dirujuk ke Kemenkeu dan perbankan," tutur Benny.

    DKITS, kata dia, juga sangat penting untuk mendukung industri TPT dan alas kaki.

    Menurut dia, dua industri itu “sangat halal” karena padat karya dan menghasilkan devisa besar bagi negara.

    "Jadi tidak benar industri tekstil selama ini dianggap sunset, karena di Jawa Tengah sunrise," ucap Benny.

    BISNIS.COM



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.