TEMPO.CO , Jakarta: -Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengapresiasi paket kebijakan ekonomi II yang telah dikeluarkan pemerintah. Paket kebijakan itu dianggap memberikan kemudahan dan fasilitasi investasi yang bisa mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Namun, paket kebijakan itu dianggap memiliki kelemahan, yakni hanya fokus pada sisi penawaran (supply side).
"Paket I dan II belum menyasar pada demand side. Kami berharap pada paket kebijakan III pemerintah perlu fokus pada demand side, yaitu mengembalikan daya beli masyarakat," kata Imaduddin pada diskusi bulanan Indef, Sabtu, 3 Oktober 2015, di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta.
Dia mengatakan, penopang ekonomi Indonesia selama ini berasal dari konsumsi masyarakat. Lebih dari 55 persen produk domestik bruto Indonesia berasal dari konsumsi. Sektor konsumsi ini pula yang membuat Indonesia selamat dari krisis global pada 2008.
Menurut Imaduddin, paket kebijakan ekonomi II masih terlalu fokus untuk mengundang investor baru (upcoming investor), belum memberikan insentif bagi investor yang sudah ada (existing investor). Seharusnya, pemberian insentif fiskal juga diberikan bagi investor yang sudah ada sehingga biaya produksi bisa ditekan.
Pada gilirannya, kata Imaduddin, upaya ini diharapkan bisa mencegah terjadinya PHK. "Sebab banyaknya PHK yang terjadi disebabkan tingginya biaya produksi padahal permintaan masyarakat masih lemah."
Perluasan insentif fiskal juga disuarakan ekonom Didik J. Rachbini. Menurut dia, dalam kondisi saat ini, pemerintah tidak boleh kemaruk memberangus dunia usaha dengan target pajak yang tinggi dan tidak masuk akal.
Selain itu, insentif bagi dunia usaha bisa dilakukan dengan menurunkan BBM dan tarif dasar listrik. "Listrik dan BBM mestinya diturunkan selama 1 tahun untuk mendorong dunia usaha, apalagi harga minyak dunia jatuh dari US$ 100 per barrel menjadi US$ 40 per barrel," kata Didik. Setelah harganya normal, harga BBM dan listrik bisa dinaikan lagi ke harga yang lebih rasional.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan saat ini, lesunya ekonomi juga karena faktor pelemahan daya beli masyarakat. "Terjadi penurunan demand yang luar biasa. Ini bukan sesuatu yang hanya patut diwaspadai, tapi juga mendekati krisis," katanya.
Untuk mendorong sisi permintaan, beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyerapan anggaran. Selain itu, program cash transfer juga perlu diintensifkan dan diekstensifkan, misalnya melalui dana desa.
AMIRULLAH
