Impor Beras Direncanakan Hanya 1,5 Juta Ton  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah membongkar muatan beras di gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, 4 September 2015. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja tengah membongkar muatan beras di gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, 4 September 2015. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengimpor beras untuk menambah cadangan stok negara di gudang Bulog. Volume impor diperkirakan tak akan mencapai 2 juta ton.

    “Maksimal 1,5 juta ton lah,” kata Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan Robert James Bintaryo di Jakarta, Selasa, 22 September 2015.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengindikasikan wacana impor beras ini lantaran stok beras yang ada dinilai kurang. Saat ini Bulog hanya memiliki sisa stok 1,7 juta ton beras. Padahal kebutuhan masyarakat, termasuk raskin, mencapai 2,5-3 juta ton setahun.

    Menurut Robert, selisih angka tersebut yang akan diimpor dan menjadi cadangan beras Bulog. "Bukan untuk terbuka digelontorkan ke pasar,” kata dia.

    Robert menegaskan, wacana impor ini belum final. Hingga kini, pemerintah masih mengkaji asal pengadaan dan belum mengetok palu. Kemungkinan besar, beras datang dari Vietnam atau Thailand.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri mengkonfirmasi pemerintah masih mengkaji kemungkinan impor ini. Menurut dia, hingga saat ini serapan beras masih terus berjalan dari panen yang tersisa di Jawa Timur. “Tapi kalau pemerintah butuh beras cadangan, itu tak masalah,” kata dia.

    Direktur Pengadaan Perusahaan Umum Bulog, Wahyu, mengatakan saat ini Bulog terus menyerap beras petani. Rata-rata perum ini mampu menyerap sampai 15 ribu ton per hari.

    Bulog sendiri belum memutuskan urgensi untuk mengimpor beras. Namun, bagi Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, impor ini merupakan upaya pemerintah untuk meredakan keresehan masyarakat tentang stok beras.

    URSULA FLORENE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.