Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Pengusaha Mebel Ancam Hengkang ke Vietnam

image-gnews
Pekerja mengecat kayu bahan dasar pembuatan mebel di Manggarai, Jakarta, 23 Juni 2015. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, realisasi pertumbuhan produksi industri manufaktur kelas menengah besar sektor furnitur dan kerajinan hanya bertumbuh 0,88% pada kuartal I/2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Pekerja mengecat kayu bahan dasar pembuatan mebel di Manggarai, Jakarta, 23 Juni 2015. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, realisasi pertumbuhan produksi industri manufaktur kelas menengah besar sektor furnitur dan kerajinan hanya bertumbuh 0,88% pada kuartal I/2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha mebel dan kerajinan mengeluhkan sikap pemerintah yang kurang memperhatikan pertumbuhan industri sektor hilir kayu. Pengusaha mengancam akan mengalihkan bisnisnya ke negara tetangga karena birokrasi yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian hukum.

"Ribuan rekan kami di Sidoarjo sudah bersiap untuk hengkang tahun depan," kata  Sekretaris Jenderal Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Abdul Sobur, Sabtu, 19 September.

AMKRI mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit terutama terutama setelah pemerintah mewacanakan kewajiban kepemilikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu sebagai syarat ekspor tahun depan. Menurut Sobur, kebijakan ini salah sasaran karena seharusnya diterapkan ke industri hulu.

Sobur menambahkan, perolehan dokumen tersebut memakan waktu dan berbiaya mahal. Pengurusan sertifikat,  bisa mencapai  Rp 50 juta sehingga memberatkan pengusaha mebel skala kecil dan menengah.

 AMKRI kata Sobur mengusulkan sistem pengupahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sistem ini membuat isu kenaikan upah buruh menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Asosiasi menilai hambatan ini penyebab  melemahnya daya saing produk lokal di pasar global. Saat ini, Indonesia hanya menguasai nilai pasar mebel dan kerajinan dunia sebesar US$ 2,8 miliar. Sementara, saat ini Vietnam jauh lebih unggul dengan penguasaan US$ 7 miliar. Cina menjadi juara karena perolehan nilai ekspor hingga US$ 50 miliar.

Sobur menilai Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor hingga US$ 5 miliar pada lima tahun mendatang jika mau memperhatikan keluhan pengusaha.  "Kami yakin bisa mencapai pertumbuhan hingga 15 persen per tahun."

Sobur mengklaim sektor  ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 2,5 juta orang jika pertumbuhannya moncer. Saat ini, terdapat 2000 pengusaha mebel besar yang berfokus pada pasar luar negeri. "Jangan lupa, dengan ekspor kami juga membantu negara memperoleh devisa," ucapnya.

ROBBY IRFANY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Fadel diacara Musyawarah Daerah IX Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jakarta, 7 Desember 2022.
Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.


Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Harga BBM Resmi Naik Hari Ini, Pertalite Jadi Rp 10.000 per Liter
Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.


Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Antrean kendaraan di SPBU Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan menunggu giliran pengisian BBM, Sabtu, 3 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Direktur Ticketing INASGOC Sarman Simanjorang, Direktur Utama KiosTix Ade Sulistioputra, Senior Vice President Rahmat Broto Traiji, Government Project Bank Mandiri bersama dengan Pejabat Eksekutif bidang Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar usai melakukan penandatangan kerjasama antara KiosTix dengan Bank Mandiri di Plaza Bank Mandiri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Juni 2018. TEMPO/Dias Prasongko
Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.


Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.


Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Seorang penjahit mengoperasikan ponselnya pada lapaknya di Metro Atom, Pasar Baru, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya bagi hanya usaha kecil, menengah dan besar saja tapi juga usaha mikro dan ultra mikro agar masyarakat tetap sejahtera. ANTARA
Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.


PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

Suasana lengang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat, 10 April 2020. Pada 10 April 2020 mulai diterapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar untuk DKI Jakarta sampai dengan 23 April mendatang. Tempo/Tony Hartawan
PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.


Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Pekerja tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) berunjuk rasa meminta Gubernur Anies Baswedan membuka usaha mereka, Selasa, 21 Juli 2020/Ihsan Reliubun/Tempo
Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.


DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

Sekretaris Daerah DKI Saefullah (berbaju biru merah) saat penyerahan bantuan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia untuk warga korban banjir di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.


Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang. Twitter.com
Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.