Pengusaha Meminta Paket Kebijakan Punya Target Waktu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha meminta pemerintah tak sekadar menerbitkan paket kebijakan untuk mengatasi kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah yang terus melemah.

    "Paket itu juga harus punya target waktu supaya dampaknya bisa terukur sehingga memberikan kepastian buat investor," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam pernyataannya, Jumat, 18 September 2015.

    Menurut dia, saat ini kondisi perekonomian dan nilai tukar yang mendekati Rp 14.500 per dolar membuat dunia usaha dilanda ketidakpastian. Dengan demikian, walaupun pemerintah sudah memberikan aneka kebijakan penolong, pelaksanaannya harus diberi target. "Efeknya diharapkan segera terasa."

    Jika dilihat dari tujuannya, ujar Sarman, sebetulnya paket kebijakan dan deregulasi ini bagus. "Asalkan bisa terealisasi," ucapnya.

    Paket ini, Sarman menambahkan, diharapkan akan memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu, memperlancar perdagangan antardaerah, mendorong pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70 persen melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji.

    Sarman meminta pemerintah menggenjot ketersediaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk kebutuhan industri dan UKM. "Dengan demikian, ketika nilai tukar rupiah melemah, industri kita tidak ikut terpuruk."

    Pemerintah, kata Sarman, juga harus konsisten menjalankan kebijakan penggunaan rupiah dalam semua transaksi bisnis di NKRI. "Pemerintah harus bekerja ekstra keras agar nilai kurs rupiah kita semakin menguat dan daya beli masyarakat semakin kembali normal," ucapnya.

    Jika dalam waktu dekat kondisi ekonomi menunjukkan perbaikan, menurut Sarman, pengusaha akan mengadakan evaluasi. "Penghentian hak kerja sulit dihindari."

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.