Wapres JK Yakin RI Swasembada Daging Tahun 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi daging sapi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi daging sapi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersikukuh akan merealisasikan swasembada daging sapi dalam 5 tahun melalui berbagai cara, meski Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai langkah itu terlalu agresif.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini swasembada daging sapi akan tercapai pada 2019 dengan sejumlah strategi, mulai dari menyebar bibit sapi unggul ke daerah strategis hingga menyalurkan kredit usaha rakyat kepada peternak.

    “Produksi bibit sapi yang diimpor, kemudian diberikan ke daerah-daerah yang banyak tebu, sawit, dan nanas, supaya tumbuh lebih cepat dan lebih murah,”ujarnya, Rabu (16 September 2015).

    Kalla berpendapat, pengembangan industri peternakan sapi memang tak lebih mudah dibandingkan industri pertanian lain. Namun pemerintah akan tetap berupaya keras merealisasikan swasembada daging sapi dengan terus memperbanyak jumlah bibit sapi.

    "Saya kira kalau kita mulai 5 tahun yang lalu, sekarang sudah swasembada. Jadi berapapun itu harus mulai dari sekarang,”sambungnya.

    Kendati demikian, pemerintah tidak menutup diri untuk mengimpor daging sapi dalam waktu sementara, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Sebelumnya, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengimbau pemerintah tak agresif menargetkan swasembada daging sapi dalam jangka pendek dan mengulang kekeliruan pemerintahan sebelumnya.

    Hal itu disampaikan Syarkawi ketika menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, untuk memberi rekomendasi kebijakan komoditas pangan, khususnya terkait kelangkaan daging sapi yang terjadi sebulan terakhir.

    Komisi independen itu menyarankan target swasembada sebaiknya realistis, yakni dicapai dalam waktu panjang, setidaknya 10 tahun atau dua kali masa kepemimpinan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.