Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Pemerintah Tolak Pinjaman dari Inggris

image-gnews
ANTARA/Dewi Fajriani
ANTARA/Dewi Fajriani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata mengatakan pemerintah tidak akan memasukkan tawaran pinjaman dari Inggris sebesar 1 miliar poundsterling atau senilai Rp 22,2 triliun. Terlebih pada pembangunan proyek infrastruktur negara dengan skema government to government.

"Sudah dipelajari, ternyata Inggris belum berpengalaman bermitra dengan Indonesia," ujar Wismana di kantornya, Kamis, 17 September 2015.

Menurut Wismana, pemerintah tak mau mengambil risiko jika bermitra dengan Inggris karena belum terbukti kualitasnya. Akibatnya, tidak akan ada pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam buku biru—Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri tahun 2015-2019—senilai US$ 39,9 miliar.

Pemerintah, ujar Wismana, lebih memilih pinjaman dari para kreditor yang sudah menjalin kerja sama sebelumnya dengan Indonesia. Pengalaman dan kecepatan pembangunan akan menjadi prioritas pertimbangan pembiayaan dalam blue book.

Jepang, Cina, Asian Development Bank, Korea Selatan, dan Jerman setidaknya sudah berkomitmen dan disetujui pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang ada dalam blue book. "Ada on going project sekitar US$ 10 miliar," kata Wismana, yang mengaku lupa dengan detail proyeknya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Wismana mengatakan kebijakan ini tidak serta-merta menutup pembiayaan dari Inggris. "Untuk skema kerja sama private public partnership tentu oke saja," tutur Wismana.

Sebelumnya, tawaran pinjaman duit tersebut ditawarkan langsung oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron kepada Presiden Joko Widodo bulan Juli lalu. Saat itu, Cameron menyampaikan langsung minat Inggris untuk membiayai proyek pengolahan limbah dan transmisi pembangkit listrik geotermal yang ada pada daftar proyek dalam blue book.

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

22 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and Pacific Manuela V. Ferro dalam rangkaian pertemuantahunan IMF - World Bank, yaitu IMF Committee Breakfast Meeting, usai pertemuan FMCBG G20 terakhir 12-13 Oktober lalu. DOK KEMENKEU
Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.