DPR Dorong Gaji Presiden Juga Naik, Ini Alasannya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) memperkenalkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Agus Joko Pramono saat Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, (2/7). Tempo/Tony Hartawan

    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) memperkenalkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Agus Joko Pramono saat Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, (2/7). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mendorong restrukturisasi gaji pejabat tinggi negara, termasuk kenaikan gaji presiden. Musababnya, banyak anggota direksi badan usaha milik negara yang gajinya melebihi presiden.

    "Kami ingin beri format baru struktur gaji pejabat tinggi negara. BUMN merugi, masak gaji lebih gede dari presiden?" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.

    Menurut Taufik, pembahasan restrukturisasi gaji presiden telah disepakati bersama Menteri Keuangan. DPR dan pemerintah sepakat mengatur besaran gaji pejabat negara, termasuk badan usaha milik negara.

    Baca: Politikus PDIP Usulkan Gaji Presiden Naik Jadi Rp 200 Juta

    "Karena pejabat negara bukan hanya yang di-cover APBN, tapi pejabat BUMN juga pakai uang rakyat," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

    Taufik mengatakan restrukturisasi gaji akan ditetapkan setelah DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan Rencangan ABPN 2016. DPR dan pemerintah juga meneken kenaikan tunjangan anggota Dewan dan pejabat di lembaga atau kementerian. Alasannya, penyesuaian dengan inflasi dan daya beli masyarakat.

    DPR mendapat suntikan tunjangan kehormatan, pengawasan dan legislasi, komunikasi, serta listrik. Besarannya, Rp 3-15 juta untuk anggota, Rp 4-16 juta untuk wakil ketua badan atau komisi, dan Rp 5-16 juta untuk ketua badan atau komisi.

    "Kenaikan tak cuma untuk DPR, jadi nanti untuk semua institusi," ucapnya.

    PUTRI ADITYOWATI

    Berita menarik:
    Liga Champions, Ini Jadwal 8 Pertandingan Kamis Dinihari
    Tunjangan DPR Naik, Kenapa Kinerja Nihil?
    Heboh Pernikahan Sejenis di Bali, Majelis Adat: Ini Cuntaka!


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.