TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1983-1993, Emil Salim, menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dibangkitkan lagi agar arah perbaikan perekonomian Indonesia menjadi lebih jelas dan tegas.
"Arah pembangunan harus jelas, harus ada kontinuitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan. Ini penting sebagai pegangan," katanya dalam seminar Institute Peradaban, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.
Mantan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan setiap pembangunan harus berkelanjutan, terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional.
"Pemimpin sebelumnya tidak fokus pada infrastruktur, melainkan serius pada hal lain. Sekarang infrastruktur misi dari pemimpin, nanti mau bagaimana lagi kalau tidak dilanjutkan? Kan perlu arah yang pasti," ujarnya.
Kepada Antara, dia menjelaskan, jika untuk mencapai sasaran jangka panjang suatu negara, urutan kepentingan harus diprioritaskan.
"Jangan asal bangun, contohnya langsung bangun kereta ini-itu, yang pertama di Indonesia jarak jauh dan waktu tempuh yang singkat, ini kurang bagus, bukan dengan ad hoc, melainkan harus sistematis. Analoginya, saya mau ke tujuan sana, untuk itu saya lakukan ini, begitu seharusnya sistem," tutur ekonom senior yang juga salah satu teknokrat terkenal ini.
"Tentu GBHN yang saya maksudkan bukanlah dari masa Orde Baru, tapi kita menghadapi masa depan, kita mau Indonesia yang bagaimana? Tinggal pegang saja mukadimah UUD 1945, bukan pendapat pribadi atau kelompok, ini tentang kepentingan bangsa serta negara," ucapnya.
Ia setuju dengan arah pembangunan pemerintah saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur.
"Arah pembangunan sudah tepat, infrastruktur, pertanian, jalan tol, tol laut, irigasi, semua itu bagus. Hanya, secara kebetulan, Presiden sedang menghadapi anjloknya pengaruh perekonomian Amerika, di mana akibatnya perekonomian Indonesia turut anjlok dari akibat yang di sana," ucapnya.
ANTARA
