Arab Saudi Defisit Anggaran, Pemerintah Waspada Harga Minyak

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini untuk pertama kalinya Arab Saudi mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran negara penghasil minyak terbesar dunia tersebut mencapai 20 persen dari produk domestik brutonya. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya harga minyak hingga US$ 40-50 per barel.

“Ini pertama kalinya juga Saudi jual surat utang,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 15 September 2015. Bambang mengatakan pemerintah harus memperhatikan bahwa negara yang punya kemampuan besar saja saat ini terkena masalah. Ia mengatakan kondisi ini pasti akan menjalar ke Indonesia dan hal-hal lain.

Pada asumsi dasar makro Nota Keuangan 2016, pemerintah menetapkan harga minyak sebesar US$ 60 per barel. Bambang mengatakan ketika ikut Presiden Joko Widodo mengunjungi negara Timur Tengah, ia berdiskusi dengan menteri-menteri keuangan di sana.

Para menteri keuangan negara Timur Tengah mengatakan asumsi US$ 60 terlalu tinggi. Mereka memperkirakan US$ 50. “Memang tak bisa langsung disamakan dengan kita, tapi indikasi harganya turun,” kata Bambang.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan asumsi harga minyak yang ideal masih akan dibahas di Komisi Energi DPR. Ia mengatakan harga US$ 60 adalah hasil penghitungan dua-tiga bulan lalu. “Nanti akan dicek lagi, masih layak atau tidaknya tentu akan didiskusikan dengan Kementerian ESDM,” kata dia.

Ia mengatakan defisit yang dialami Arab Saudi tak bisa disamakan dengan Indonesia. Askolani mengatakan anggaran negara Arab tentu dominan dari minyak, sedangkan Indonesia dominan berasal dari pajak. Selain itu, subsidi minyak di sana jauh lebih tinggi. “Risiko Arab lebih tinggi,” kata Askolani.

Menurut Askolani, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Saat harga minyak turun, pemerintah bisa mengendalikannya. “Kami kendalikan pajak dan belanja dengan menyeimbangkan subsidi energi,” kata dia.

TRI ARTINING PUTRI