TEMPO.CO, Jakarta - Akademisi menilai tiga paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk merespons kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia kurang tepat jika diterapkan dalam jangka pendek.
"Berdasarkan pemaparan dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa peran APBN hanya 10-12 persen terhadap ekonomi Indonesia, jadi sangat kecil. Kalau pun dilakukan dalam jangka pendek tidak akan mengubah apapun kecuali yang telah dilakukan oleh pihak Bank Indonesia," ucap I Gusti Bagus Wiksuana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, seusai seminar Perkembangan Perekonomian Indonesia: Tantangan di Tengah Perlambatan Ekonomi Global, Senin (14 September 2015).
Menurut dia, keberadaan APBN yang tidak terlalu dominan ini diakibatkan kondisi sektor moneter sekarang ini harus diselesaikan dengan paket kebijakan moneter. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut lebih menyentuh kepada sektor riil.
"Kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden tersebut adalah kebijakan sektor riil seperti perbaikan infrastruktur, izin investasi, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur tidak bisa selesai sekarang pasti hasilnya baru akan terlihat beberapa tahun yang akan datang jadi perubahannya itu hanya untuk memperbaiki fundamental dalam negeri," tuturnya.
Lesunya ekonomi sekarang ini, lanjutnya, lebih diakibatkan karena faktor eksternal. Namun pihaknya mengapresiasi keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menurutnya harus dilakukan dari dulu.
Sebagai akademisi, dia berharap implementasi kebijakan harus benar-benar dijalankan. Artinya, apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan benar oleh bawahannya.
"Kadang kebijakan yang sedemikian rupa tidak sinkron dengan kinerja bawahannya. Bawahan terkadang lelet karena tidak mengerti atau pemahaman yang kurang sehingga perlu implementasi yang tepat, waktu yang tepat, serta untuk mencapai semua itu perlu sosialisasi secara berkala," ujarnya.
