PDAM Tunggu Regulasi Kerja Sama Business to Government

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).TEMPO/Imam Sukamto

    Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang masih menunggu regulasi terbaru terkait dengan ketentuan kerja sama pengelolaan sumber daya air, termasuk proyek prioritas sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat senilai Rp 824 miliar.

    Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Etty Laksmiwati belum menerangkan lebih banyak terkait dengan keterlibatan PDAM Tirta Moedal dalam proyek SPAM itu. “Kami masih menunggu. Nantinya akan dikeluarkan peraturan pemerintahnya,” katanya, kepada Bisnis, Senin, 14 September 2015.

    Proyek itu awalnya direncanakan menggunakan skema kerja sama business to government atau kerja sama pemerintah swasta (KPS)Pemerintah dalam hal ini badan usaha milik negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD).

    Namun, pemerintah tengah mengkaji kembali rencana KPS ini, terutama ditilik dari kemampuan dan kondisi finansial perusahaan pelat merah terkait. Pasalnya pemerintah tengah mengupayakan penghapusan utang pokok PDAM yang membebani sebagian besar PDAM.

    Adapun, PDAM Tirta Moedal adalah BUMD yang wilayah kerjanya mencakup Semarang Barat. Etty mengungkapkan selama ini kerja sama antara PDAM Tirta Moedal dan pihak swasta dilakukan dengan skema business to business.

    SPAM Semarang Barat adalah salah satu proyek air minum yang siap ditawarkan. Namun, saat ini proyek-proyek tersebut menunggu beleid teranyar setelah Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan pada Februari tahun ini.

    Terkait dengan hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan porsi perusahaan pelat merah, baik BUMN maupun BUMD, harus lebih besar ketimbang porsi swasta dalam setiap proyek.

    Adapun, rancangan regulasi termutakhir kini berada di Sekretariat Negara dan menunggu tanda tangan presiden. SPAM Semarang Barat rencananya akan disalurkan pada 60 ribu rumah tangga di wilayah tersebut. Adapun, sumber air berasal dari Waduk Jatibarang.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.