DPR Desak Pertamina Segera Operasikan Kilang TPPI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pabrik PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TEMPO/Sujatmiko

    Pabrik PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TEMPO/Sujatmiko

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta PT Pertamina (Persero) segera memulai langkah operasional kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Tujuannya agar kegiatan perusahaan itu kembali hidup dan tidak terkatung-katung seperti saat ini.

    Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menilai masalah hukum yang saat ini membelit TPPI seharusnya tidak menghalangi rencana bisnis Pertamina menghidupkan kilang tersebut. Agar kegiatan operasional TPPI efektif, ia menghimbau kementerian dan lembaga agar berkoordinasi mendukung langkah perseroan. "Upaya Pertamina harus didukung," ujarnya, Senin, 14 September 2015.

    Dalam rencana operasional Pertamina, seharusnya kilang TPPI beroperasi pada awal Oktober mendatang. Rencananya, pada produksi awal, kilang menghasilkan 50 ribu barel BBM per hari atau seperempat dari total kapasitas pengolahan sebanyak 200 ribu barel per hari.Kurtubi mengatakan operasi kilang TPPI menjadi penting guna mengurangi impor BBM. Kilang tersebut juga dianggap efisien lantaran letaknya yang berdekatan dengan Blok Cepu, salah satu penghasil minyak terbesar, yang sebagian sahamnya dimiliki Pertamina EP.

    Selain DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berharap kilang yang berlokasi di Tuban ini segera beroperasi. Sebab, pemerintah memproyeksikan kilang TPPI bakal jadi penampung 200 ribu barel minyak mentah per hari, hasil pembatasan ekspor yang rencananya diterapkan tahun depan.

    Saat ini saham Pertamina di TPPI mencapai 26 persen. Sisanya dimiliki Kementerian Keuangan sebesar 25 persen, Agro Global Holdings BV sebesar 22 persen, serta Sojitz dan Itochu 2 persen.

    Juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan rencana Oktober bisa terlaksana jika persoalan hukum TPPI selesai. Salah satunya dugaan adanya pelanggaran hukum yang kini diusut Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Wianda mengatakan perusahaannya punya dua rencana cadangan jika masalah ini belum rampung. Namun dia enggan membeberkan hal tersebut kepada publik. "Oktober adalah rencana optimum," katanya, Senin, 14 September 2015.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.