Kemendes Rekrut 24 Ribu Petugas Kawal Penggunaan Dana Desa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marwan Jafar, memetik jeruk di Desa Selorejo, Kec. Dau, Malang, 27 Maret 2015. Mendes manargetkan membentuk 40.000 BUMDes dalam waktu 5 tahun dan mengimbau desa yang memiliki potensi agrowisata, menggandeng perguruan tinggi untuk berikan BUMDes guna mengelola dana desa. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Marwan Jafar, memetik jeruk di Desa Selorejo, Kec. Dau, Malang, 27 Maret 2015. Mendes manargetkan membentuk 40.000 BUMDes dalam waktu 5 tahun dan mengimbau desa yang memiliki potensi agrowisata, menggandeng perguruan tinggi untuk berikan BUMDes guna mengelola dana desa. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera merekrut 24 ribu petugas pendamping penggunaan dana desa guna memastikan pencairan dana desa sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

    "Kami segera melakukan rekrutmen, karena bulan Oktober 2015 mereka sudah kami aktifkan," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, 12 September 2015.

    Dalam seminar bertajuk "Membangun Desa dari Daerah: Tantangan Reformasi Birokrasi bagi Pembangunan Daerah dan Desentralisasi" itu, ia mengatakan petugas pendamping dibutuhkan untuk mengawal percepatan pencairan dana desa dan menghimpun informasi penggunaan dana itu.

    "Merekalah yang nanti menjadi semacam mitra kerja kita dalam mendapatkan informasi penggunaan dana desa," ujarnya. Menurut dia, dana pendampingan yang dianggarkan oleh Kementerian mencapai Rp1,6 triliun, dengan rekrutmen petugas pendamping secara bertahap mulai September hingga Desember 2015.

    "Dengan jumlah 24 ribu petugas itu, tentu masih kurang, karena satu orang akan melayani tiga desa," tuturnya.

    Sebelum rekrutmen dilakukan, kata dia, pihaknya telah menugaskan kembali 12 ribu orang eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. "Untuk sementara, mereka akan kami tugaskan dalam melakukan pendampingan di tingkat kabupaten," ucapnya.

    Menurut dia, optimalisasi petugas pendamping juga diupayakan untuk mewujudkan tujuan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dalam rangka mempercepat penyerapan dana desa.

    BISNIS.COM


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Forbes: Ada Perempuan Indonesia yang Lebih Berpengaruh Daripada Sri Mulyani

    Berikut sosok sejumlah wanita Indonesia dalam daftar "The World's 100 Most Powerful Women 2020" versi Forbes. Salah satu perempuan itu Sri Mulyani.