Banyak PHK, Kadin: Lihat Saja Pendaftar Go-Jek  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh yang bekerja di salah satu pabrik di Kota Serang, Banten. Dalam satu tahun ini, 7 ribu buruh di Provinsi Banten terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. TEMPO/Darma Wijaya

    Buruh yang bekerja di salah satu pabrik di Kota Serang, Banten. Dalam satu tahun ini, 7 ribu buruh di Provinsi Banten terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. TEMPO/Darma Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Suryani Motik mengatakan perlambatan perekonomian saat ini memukul pengusaha dan memaksa adanya efisiensi tenaga kerja. Hal ini dibuktikannya dengan data pengangguran baru sebesar 30 ribu dari pemerintah dan banyaknya serapan pekerja di Go-Jek.

    "Lihat berapa banyak yang mendaftar Go-Jek sekarang," ujar Suryani di Jakarta, Sabtu, 12 September 2015. Seperti yang diketahui, CEO Go-Jek Nadiem Makarim mengklaim telah memiliki lebih dari 50 ribu pengemudi.

    Menurut Suryani, tanpa bermaksud jelek kepada Go-Jek, fenomena ini cukup menggambarkan banyaknya pengangguran yang tak terserap di sektor formal. Para pengendara Go-Jek, ucap dia, tak sedikit yang merupakan sarjana dan profesional yang dipecat perusahaan mereka sebelumnya.

    Sebagai pengusaha, Suryani menuturkan pemecatan tenaga kerja sebenarnya bukan solusi yang paling ringkas. "Dalam setiap pemecatan, kan, minimal kita harus menyiapkan gaji dan pesangon mereka," katanya.

    Solusi terbaik efisiensi, ujar Suryani, sebenarnya adalah penurunan tarif listrik dan harga bahan bakar. Hal tersebut diklaim bisa menghemat biaya perusahaan, khususnya di sektor industri, hingga 5 persen tanpa adanya PHK.

    Suryani berpendapat, sudah seharusnya tarif listrik dan harga BBM turun di tengah semakin murahnya harga minyak dunia, meskipun nilai tukar rupiah terus melemah. "Ya sudahlah, mungkin Pertamina dan PLN memang harus dibuat untung terus," ucapnya.

    ANDI RUSLI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.