TEMPO.CO, Jakarta - Investor Korea Selatan (Korsel) tertarik menanamkan modal ke berbagai sektor usaha di Sumatera Utara (Sumut) setelah melihat peluang sumber daya alam dan letak daerah itu yang strategis.
"Minat yang tinggi itu tentunya membanggakan dan harus dimanfaatkan," kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Investasi Sumut, Purnama Dewi, di Medan, Sabtu (12 Septembe 2015).
Ia mengatakan, semakin banyak investor yang berminat berinvestasi di Sumut, termasuk Korea, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selain menawarkan berbagai peluang, juga siap memberikan berbagai kemudahan, termasuk perizinan menanamkan modal bagi pengusaha asing.
Kepada investor Korsel, Pemprov Sumut akan menawarkan sedikit-dikitnya empat proyek, seperti proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi, Pelabuhan Laut Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Bendungan Lau Simeme.
"Peluang investasi itu juga sudah ditegaskan dalam pertemuan teknis bilateral Indonesia-Korea," katanya.
Ia mengungkapkan, proyek Trans Sumatera Tebingtinggi-Dumai sepanjang 240 km investasinya Rp20,36 triliun. Proyek itu memang sudah memiliki kajian studi kelayakan oleh Tim Korea International Cooperation Agency.
Adapun Pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan salah satu pelabuhan hub dalam pengembangan tol laut terintegrasi dengan rencana pengembangan aerotropolis Bandara Kualanamu yang dewasa ini kondisi eksistingnya sudah dimulai peletakan batu pertamanya Januari 2015.
Proyek dengan tahap pembangunan dermaga multipuprpose 1.300 meter itu senilai Rp18,4 triliun.
Sementara itu, Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Berkah, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deliserdang, memiliki nilai investasi 111,32 juta dolar AS.
"KEK Sei Mangkei yang merupakan pusat industri pengolahan kepala sawit, logistik, dan pariwisata dengan investasi Rp5,7 triliun juga ditawarkan," katanya.
Mengutip pernyataan Korea Exim Bank UM SungYong, ia pun menyebutkan, investor Korsel tertarik dengan investasi yang ditawarkan, termasuk pembangunan hidro power.
"Pemprov Sumut sudah menerima keluhan calon investor mulai soal masalah pembebasan lahan dan lamanya perizinan atau kontrak oleh pihak pemerintah dan itu semua akan diatasi," demikian Purnama.
ANTARA
