Paket Ekonomi, Mendag Deregulasi Ekspor Impor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

    Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

    TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengumumkan deregulasi di bidang ekspor dan impor.

    Paket deregulasi itu diharapkan menciptakan efisiensi supply chain sehingga akan menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang dan menurunkan inflasi, serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.

    “Paket deregulasi dan debirokratisasi itu meliputi ekspor dan impor. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing di sektor industri yang mencakup pengadaan impor bahan baku untuk keperluan industri dan kelancaran arus barang,” kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 11 September 2015.

    Selain itu, menurut Thomas Lembong, paket kebijakan ini juga membuka peluang bisnis yang lebih luas.

    Selama ini, beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor. Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang sehingga sangat besar intervensi regulasi dan birokrasi dalam kelancaran perdagangan.

    Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

    Akibatnya, kemampuan bersaing di pasar global bukan semata dari faktor eksternal dan kapasitas sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperlambat perebutan peluang bisnis.

    Dalam kebijakan deregulasi ini pemerintah memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, dan mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan, yang selama ini ditetapkan oleh 15 kementerian/lembaga atau 18 unit penerbit perizinan. Deregulasi ini tidak berhenti karena masih akan terus berlanjut sampai ke peraturan dan perizinan tingkat daerah.

    Thomas Lembong menambahkan, paket kebijakan akan dikeluarkan secara bertahap. Paket pertama akan dilakukan pada akhir September 2015, sementara secara keseluruhan akan diselesaikan pada akhir Oktober 2015.

    URSULA FLORENE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.