TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung manuver yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Dukungan itu diberikan ketika Rizal menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin.
Dua hari sebelum menemui Megawati, Rizal melontarkan pernyataan kontroversial seputar proyek listrik 35 ribu megawatt. Menurut Rizal, jumlah pembangkit listrik yang realistis dibangun hingga lima tahun mendatang cukup sebesar 16 ribu megawatt.
"Dukungan berbasis Trisakti, iya. Tapi politik bukan transaksional gitu," kata seorang politikus PDIP saat dihubungi, Kamis, 10 September 2015, mengenai isi pertemuan Megawati dengan Rizal. "Ketua umum enggak fokus ke kasus per kasus."
Menurut kader partai banteng tersebut, PDIP mendukung Rizal lantaran tak sungkan mengkritik kebijakan pemerintah yang menurut partai tak sesuai dengan Nawacita dan Trisakti. "Bu Mega dan semua pendukung tentu setuju Nawacita dan Trisakti terwujud," ujar dia.
PDIP, masih menurut kader tersebut, tidak mempersoalkan manuver Rizal yang terkadang menyebabkan kericuhan di internal kabinet. "Akan lebih baik jika kabinet solid. Tapi jika perlu romantis, dinamis, dan dialektik juga tidak apa-apa asalkan kabinet ke arah Trisakti," katanya.
Politikus tersebut mengatakan PDIP berkepentingan untuk memastikan pemerintah mendukung penuh pelaksanaan Nawacita dan Trisakti melalui program-program kebijakannya. Sebab, kata dia, PDIP bakal kesulitan dalam pemilihan umum selanjutnya bila gagal mewujudkan kedua hal tersebut. "Kalau orang Jawa bacaannya 'mengingatkan RR (Rizal Ramli--red)' akan tujuan yang lebih besar."
Baca juga:
Drama Budi Waseso: Jokowi-JK Menguat, Kubu Mega Menyerah?
Inilah yang Terjadi Di Balik Pertemuan Novanto-Trump
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai pernyataan Rizal Ramli membuat bingung para calon investor proyek listrik. Apalagi Rizal, kata Sofjan, mengklaim telah melaporkan usulannya kepada Presiden Joko Widodo. "Kalau dia lapor begitu, kenapa Menteri ESDM dan Dirut PLN bilang tetap 35 ribu megawatt. Mereka (investor) bertanya ke kami, pemerintah Indonesia ini mau apa sebenarnya? ujar dia.
Menurut Sofjan, pemerintah seharusnya satu suara dalam menentukan suatu kebijakan. Termasuk untuk proyek listrik yang, kata dia, memerlukan investasi senilai miliaran dolar. "Kita mesti one policy, one voice, one action," kata dia. "Ini investasinya bukan investasi kacang goreng. Kalau tidak ada kepastian, siapa yang mau investasi."
Jusuf Kalla, kata Sofjan, tidak mau lagi meladeni manuver Rizal. "Kalau (Rizal) merasa pinter sendiri, biarkan saja," ujarnya. "Tidak usah diributkan lagi. Kan presiden yang didengar, bukan menko-nya.""
Sikap senada juga dilontarkan Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto. Menurut dia, PDIP tidak dalam posisi menanggapi pernyataan Rizal. PDIP menyerahkan sepenuhnya urusan proyek listrik kepada pemerintah, termasuk adanya perbedaan pendapat di kabinet. "Saya kira itu urusan internal pemerintah. Pak Rizal Ramli dan PLN kan bagian dari pemerintah," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Artikel Menarik:
Kisah Mistik Hantu Cerutu di Istana Presiden RI
Perangkap Seks Intelijen Itu Bernama Cindy
