Cukai Naik, Rokok Ilegal Berpotensi Kian Marak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Madiun bersama petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Madiun menggelar razia rokok ilegal. TEMPO/Ishomuddin

    Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Madiun bersama petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Madiun menggelar razia rokok ilegal. TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia menolak wacana kenaikan cukai rokok pada 2016. Sebab, rencana ini berisiko menurunkan produksi rokok perusahaan.

    "Kebijakan ini sangat tidak tepat sasaran. Kenaikan cukai bukan hanya berdampak kepada produsen, tetapi juga ke seluruh rantai produksi," ujar Budidoyo, Ketua Umum AMTI, di Jakarta, Rabu, 9 September 2015.

    Menurut AMTI, berdasarkan data Universitas Gadjah Mada selama empat tahun terakhir, pertumbuhan rokok ilegal sudah mencapai dua kali lipat atau sebesar 11,7 persen. Budi menyatakan fenomena ini membuat penjualan rokok perusahaan di pasar tergerus.

    Rencana kenaikan cukai terlihat dalam program pemerintah yang menargetkan penerimaan cukai hasil tembakau tahun depan sebesar Rp 148,9 triliun. Angka ini setara 95,72 persen dari target penerimaan cukai 2016 sebesar Rp 155,5 triliun.

    Gabungan Asosiasi Perserikatan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPRI) juga keberatan dengan rencana tersebut. Apalagi tahun ini pemerintah telah menghapus fasilitas penundaan pembayaran pita cukai lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2015, sehingga pembayaran cukai rokok mencapai 14 bulan dalam setahun.

    GAPRI juga mengatakan komponen pembelian rokok juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Jika cukai naik, harga eceran akan naik sehingga daya beli masyarakat bakal terganggu. "Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga berpeluang terjadi," kata Budidoyo.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.