TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tentang revisi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt bisa berdampak negatif bagi iklim investasi. Investor bisa bingung karena Rizal menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan sikap pemerintah.
Menurut dia, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir sudah menyatakan tak ada rencana revisi proyek tersebut. Dia menuding Rizal mengeluarkan hal itu tanpa dasar dan perhitungan yang jelas. "Presiden Joko Widodo harus menertibkan yang seperti itu. Ini membuat investor di luar bingung," kata Sofjan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 8 September 2015.
Menurut Sofjan, Rizal boleh saja memberi nasihat atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Namun hal itu harus disampaikan di lingkup internal dan tak diumbar ke media. Sebaliknya, dia meminta Rizal membuktikan kajiannya yang menyatakan bahwa revisi pembangkit listrik 35 ribu megawatt bisa memperbaiki neraca PLN.
Sebagai pembantu presiden, kata Sofjan, Rizal seharusnya mengikuti permintaan presiden, bukan mengumbar ketidaksetujuannya di luar. "Dia bilang Presiden setuju adanya revisi, padahal beliau tak kasih komentar sama sekali."
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebutkan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt bakal merugikan PLN. Ia mengatakan ada beban kapasitas berlebih yang harus ditanggung perusahaan pelat merah tersebut.
Hitungan ini disampaikan Direktur PLN Sofyan Basyir, yang hadir dalam rapat koordinasi tertutup bersama Rizal, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman.
Rizal memperkirakan hanya 16 ribu megawatt yang realistis selesai dibangun. Untuk itu, ia menyebutkan perlu ada perubahan paradigma terkait dengan pembangunan energi ini. Pemerintah sebaiknya berfokus pada empat tindakan nyata yang bisa dilakukan saat ini.
FAIZ NASHRILLAH
