TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan belum menggubris permintaan koordinasi dari kalangan pelaku biro perjalanan yang tergabung dalam ASITA (Association of Indonesian Tour and Travel Agencies) terkait dengan kabut asap di Sumatera. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Julius A. Barata, saat ini belum perlu negosiasi atau koordinasi soal pembatalan dan penundaan penerbangan.
Barata menegaskan aktivitas transportasi udara di wilayah Sumatera yang terganggu asap harus dihentikan sementara untuk menjamin keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi. "Kita tak boleh ragu. Keselamatan tidak bisa ditawar-tawar," katanya melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin malam, 7 September 2015.
Sebelumnya, Ketua DPP ASITA Asnawi Bahar mengatakan estimasi kerugian yang disebabkan bencana asap bisa mencapai lebih dari Rp 5 miliar per hari dari pergerakan wisatawan dan distribusi barang yang lumpuh. Namun hingga kini belum ada koordinasi langsung dari pemerintah.
"Untuk penerbangan, kami masih mencoba bernegosiasi agar yang terjadi hanya penundaan, bukan pembatalan," ujar Asnawi melalui pembicaraan via telepon.
Menurut Barata, urusan penanganan titik api di lokasi menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Upaya yang dilakukan Kementerian adalah mengatur kembali sistem perhubungan dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. "Keselamatan tak perlu negosiasi. Lebih baik tidak berangkat daripada tak pernah tiba."
Dari data yang disampaikan Barata, pada 7 September, sejak pukul 05.52-21.00, sudah ada sembilan penerbangan di Jambi yang dibatalkan, lima di Riau, dan empat di Pontianak.
YOHANES PASKALIS
