Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonomi Melambat, Pemerintah Siapkan Kebijakan Deregulasi

image-gnews
Presiden Joko Widodo menunjukkan sebuah pakaian hasil pemberian salah seorang pedagang pasar tradisional yang diundang untuk makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, 3 September 2015. Jokowi mengundang 103 pedagang dari 19 pasar tradisional di Jakarta. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo menunjukkan sebuah pakaian hasil pemberian salah seorang pedagang pasar tradisional yang diundang untuk makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, 3 September 2015. Jokowi mengundang 103 pedagang dari 19 pasar tradisional di Jakarta. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pada Rabu mendatang, pemerintah menjamin kebijakan deregulasi yang dilakukan akan mampu menarik investor ke Indonesia. “Presiden betul-betul inginkan Indonesia makin friendly dan aturan tidak tumpang tinding. Tujuan paling utama mengurangi hambatan investasi,” katanya di Kompleks Istana, Senin, 7 September 2015.

Pramono mengatakan kebijakan deregulasi akan menjamin tetap masuknya investor meski dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang. “Jadi dalam kondisi turbulensi, investor bisa lebih gampang,” katanya. Pramono mencontohkan ada 154 peraturan yang tumpang tindih. Bahkan, ia menemukan dalam satu kementerian ada belasan peraturan yang hanya saling meniadakan. Masalah inilah yang juga ingin dibereskan Presiden melalui paket kebijakan ekonomi.

Paket kebijakan ini, kata Pramono, akan terdiri dari paket kebijakan jangka pendek dan menengah. Menurut dia, paket kebijakan jangka pendek akan dilakukan tahun ini dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. “Jadi tidak harus ada persetujuan DPR,” katanya.

Pramono mengatakan sebelum diumumkan pada Rabu mendatang, presiden akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Pada Rabu mendatang, Presiden akan sekaligus mengumumkan paket kebijakan jangka pendek dan menengah. Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden akan langsung mengumumkan paket kebijakan ekonomi didamping oleh menteri ekonomi terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, belum mau memaparkan secara rinci empat sektor yang berada di dalam paket kebijakan. Rencananya paket kebijakan itu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada Rabu nanti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ya tunggu saja. Nanti dilaporkan ke presiden," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu usai rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 7 September 2015.

Paket kebijakan yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi terkait fiskal, deregulasi, insentif untuk pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) dan pangan. "Selebihnya masih ada yang belum. Masih harus dibicarakan," ujar Darmin.

Menurut mantan Direktur Jenderal Pajak itu, banyak perubahan yang harus dilakukan karena adanya peraturan pemerintah. Namun dia menolak merincinya. "Itu panjang," ujarnya.

SINGGIH SOARES | ANANDA TERESIA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

13 menit lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

39 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

1 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

2 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

5 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.