Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Administrasi Lambat, Penyaluran Raskin Tersendat  

image-gnews
Beras raskin. ANTARA/Ampelsa
Beras raskin. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyaluran beras untuk warga miskin tahap kedua periode Mei-Agustus 2015 untuk 10.628 rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terhambat lambatnya proses administrasi di daerah itu.

"Pendistribusian raskin tahap kedua mengalami keterlambatan karena masih ada kecamatan yang belum menyerahkan surat permintaan alokasi beras yang dihimpun dari desa dan kelurahan setempat," ucap pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, di Penajam, Minggu, 6 September 2015.

Tohar sangat menyayangkan lemahnya proses administrasi di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan tersebut karena berdampak pada jadwal pendistribusian raskin tahap kedua yang semakin terlambat karena menunggu penyelesaian proses administrasi.

"Semakin molor pendistribusian raskin tahap kedua itu karena lambatnya proses administrasi pada tingkat bawah," ujarnya.

Ia meminta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Penajam Paser Utara segera melakukan upaya percepatan penyaluran raskin tahap kedua tersebut, karena pemerintah daerah sudah menanggung pembiayaan proses pendistribusian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pemerintah daerah menanggung dari segi pembiayaan, mulai harga tebus raskin sampai subsidi ongkos angkut ke masing-masing desa dan kelurahan," ucap Tohar.

Pendistribusian raskin tahap kedua, tutur Tohar, seharusnya dilaksanakan pada Juli 2015, sehingga 10.628 rumah tangga sasaran penerima manfaat tidak menunggu terlalu lama. Menurut dia, pendistribusian raskin harus menjadi prioritas utama karena memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu.

ANTARA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyalami anaknya Didit Prabowo saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Partai Gerindra menggelar konsolidasi internal partai jelang Pemilu 2024 membahas strategi pemenangan Prabowo-Gibran di pilpres serta pemenangan Partai Gerindra di Pileg. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.


Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Suasana antrian ratusan pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang hendak berbelanja di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 6 Juni 2018. TEMPO/Adam Prireza
Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.


Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

2 Juli 2019

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, melakukan kunjungan kerja terkait pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), di daerah Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 1 Februari 2019. (dok Kemensos)
Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.


Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

2 Juli 2019

Stok beras di gudang Bulog Jakarta.(dok.Kementan)
Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.


Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

5 Desember 2017

Presiden Jokowi bersiap melepaskan anak panah saat mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 28 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.


Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

20 April 2017

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berada di depan ruang Vihara Buda yang ada di SMP Yos Soedarso Purwakarta, Selasa, 1 November 2016. TEMPO/Nanang Sutisna
Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.


Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

7 Maret 2017

TEMPO/Arie Basuki
Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.


Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

22 Februari 2017

Ekspresi seorang anak yang ikut mengantri mendapatkan jatah beras Raskin yang dibagikan gratis di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat (23/5). Setiap rumah mendapat jatah beras raskin itu sebanyak 2 kg. Warga mendapat jatah Raskin setiap satu bulan sekali. TEMPO/Prima Mulia
Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.


Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

22 Februari 2017

Beras untuk orang miskin. Tempo/Andri Prasetyo
Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog NTB.


Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

22 Januari 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyanyap mie instan di posko pengungsian Gempa Pidie. Dinsos Aceh
Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

Khofifah ingin memastikan bantuan beras sejahtera yang diterima warga berkualitas bagus.