Lima Pulau Terluar Indonesia Ini Akan 'Dijual' ke Investor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perairan Pulau Natuna. Dok TEMPO/ Hendrata Yudha

    Perairan Pulau Natuna. Dok TEMPO/ Hendrata Yudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menjual lima pulau terluar Indonesia pada 14 September 2015. Lima pulau tersebut adalah Simeleu, Natuna, Tahuna, Saumlaki, dan Merauke.

    “Jualan di sini, maksudnya jualan profil pulau tersebut, loh,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sjarief Widjaja di Jakarta, Sabtu, 5 September 2015.

    Sjarief mengatakan pihaknya akan mempromosikan pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia untuk mendatangkan investor. Diharapkan, dengan adanya investor pada bidang perikanan dan kelautan, pulau-pulau terluar bisa jadi basis bisnis perikanan dan menggairahkan perekonomian warga lokal.

    “Kami akan utamakan kepentingan warga lokal dalam penyerapan tenaga kerja,” ujarnya. Sebagai langkah awal menarik investor, Kementerian yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan infrastruktur dasar terlebih dulu.

    Infrastruktur itu antara lain jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih yang telah disediakan. Lahan untuk membangun keperluan industri perikanan dan kelautan, seperti cool storage, yang besar pun dijamin tersedia.

    “Tak ada batasan dan masalah dengan pemerintah daerah. Tapi, yang pasti, pemodal asing tak boleh di bisnis tangkap ikan,” tutur Sjarief.

    Industri hilir, dia mengimbuhkan, menjadi prioritas yang diperdagangkan kelak. Selain itu, diharapkan ekspor ikan bisa langsung dilakukan dari pulau terluar tanpa harus dibawa ke Jakarta terlebih dulu.

    Selama lima tahun ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mempromosikan 31 dari 92 pulau terluar yang ada di Indonesia. Sedangkan 61 sisanya adalah pulau tak berpenghuni yang akan digarap kemudian. “Yang pasti itu pulau tetap dalam NKRI,” ucap Sjarief.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.