Menteri BUMN Diminta Tindaklanjuti Kereta Sedang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi bicara kepada kepala tim transisi Rini MS Suwandi, usai bacakan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Jokowi bicara kepada kepala tim transisi Rini MS Suwandi, usai bacakan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan perubahan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah memilih mengembangkan proyek kereta api berkecepatan sedang.

    "Untuk itu, saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," kata Jokowi dalam pointer pernyataan Presiden soal pembangunan Jakarta-Bandung High Speed Railway yang diterima wartawan, Jumat, 3 September 2015.

    Menurut Jokowi, proyek ini tak akan menggunakan dana negara. "Pembangunan tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung," ujarnya.

    Jokowi menegaskan tak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun untuk proyek ini. Ia mendorong kerja sama pengembangan kereta berkecepatan sedang dalam skema bisnis-bisnis.

    Selain memutuskan perubahan proyek tersebut, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan high speed train Jakarta-Surabaya. Juga menyiapkan pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa.

    Meski Jokowi sudah membatalkan proyek kereta cepat, namun dalam sehari kemarin, dua menteri Kabinet Kerja berbeda omongan ihwal rencana pembangunan kereta cepat itu.

    Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Musababnya, jarak kedua kota yang mencapai 150 kilometer tersebut tak memungkinkan untuk ditempuh dengan kereta cepat.

    Darmin mengatakan, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer terdiri dari 5-8 stasiun. Artinya, jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh 8 menit.

    “Kecepatan maksimal kereta cepat tersebut tak akan tercapai,” kata Darmin di kantornya, Kamis, 3 September 2015.

    Dengan pertimbangan ini, Jokowi mengatakan tak perlu kereta cepat yang dibangun. Cukup kereta menengah yang berkecepatan 200-250 kilometer. Darmin memperkirakan kereta jenis ini bisa berbiaya lebih murah 30-40 persen.

    Sebaliknya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan akan terus melanjutkan proyek kereta cepat. Saat ini, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama perusahaan milik pemerintah sedang membentuk konsorsium BUMN untuk menjalankan proyek tersebut dengan basis bisnis murni.

    “Jadi, pasti jadi tahun ini ” ujar Rini di kantornya, Jumat, 4 September 2015.

    AYU PRIMA SANDI | ANDI RUSLI | TRI ARTINING PUTRI | GRACE



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.