Asosiasi Logistik Tuding JK Halangi Cita-cita Poros Maritim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal kargo melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 27 Agustus 2015. Tujuh langkah untuk mengurangi waktu bongkar muat, di antaranya dengan mempercepat proses pengeluaran barang impor di pelabuhan, perbaikan TIK, dan penyederhanaan perizinan dari 124 izin di 20 kementerian dan lembaga menjadi 20 izin. TEMPO/Tony Hartawan

    Kapal kargo melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 27 Agustus 2015. Tujuh langkah untuk mengurangi waktu bongkar muat, di antaranya dengan mempercepat proses pengeluaran barang impor di pelabuhan, perbaikan TIK, dan penyederhanaan perizinan dari 124 izin di 20 kementerian dan lembaga menjadi 20 izin. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla berseberangan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo mewujudkan poros maritim. Hal tersebut terlihat dari pembelaan JK--sapaan Kalla--terhadap Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Richard Joost Lino seusai penggeledahan oleh Bareskrim pekan lalu.

    “Kami (pelaku logistik) pesimistis maritim jadi tulang punggung logistik negara,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita di Jakarta, Kamis, 3 September 2015.

    Menurut Zaldy, perlindungan JK terhadap Lino dan Pelabuhan Tanjung Priok jauh dari cita-cita mewujudkan biaya logistik yang murah. Segala kegaduhan di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti lamanya proses bongkar-muat (dwelling time) dan pengadaan crane, tak lepas dari peran otoritas pelabuhan sendiri. "Begitu juga sang Direktur, yang tak bisa lepas begitu saja dari tanggung jawab."

    Zaldy menambahkan, intervensi JK terhadap urusan pelabuhan terjadi dalam pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya. Padahal Pelabuhan Cilamaya sudah diproyeksikan menggantikan pusat ekspor dan logistik yang dekat dengan pusat industri.

    Pelabuhan Cilamaya, kata Zaldy, juga sudah melewati pengkajian matang selama empat tahun. “Kalau intervensi ini terus dibiarkan, jangan harap biaya logistik bisa turun.”

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.