Jokowi Putuskan Pembangunan Kereta Cepat Berskema B2B

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menhub Ignasius Jonan (tengah) memberikan keterangan kepada awak media setelah melakukan pemeriksaan di Bandara Internasional Adisucipto, di Yogyakarta, 21 Juli 2015. TEMPO/Pius Erlangga

    Menhub Ignasius Jonan (tengah) memberikan keterangan kepada awak media setelah melakukan pemeriksaan di Bandara Internasional Adisucipto, di Yogyakarta, 21 Juli 2015. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memakai skema bussiness to bussiness dalam pembangunan kereta cepat. Soalnya, saat ini sudah ada jalur kereta api yang dibangun pemerintah. “Jadi kalau mau buat kereta api yang modelnya beda ya biar dunia usaha saja yang membangun,” kat Jonan  di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 3 September 2015.

    Ia mengatakan B2B dipilih  karena anggaran negara terbatas. Pemerintah memilih untuk menggunakan anggaran negara untuk membangun kereta di luar Jawa. Kemenhub  mendapat mandat untuk membangun kereta api Transumatera, Transulawesi, Transkalimantan, dan Transpapua.

    Jonan berpendapat moda kereta api cepat tak cocok digunakan untuk Jakarta-Bandung yang mencapia 150 kilometer. Musababnya, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer terdiri dari 5-8 stasiun. Artinya, jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh 8 menit.

    Ia mengatakan kereta api cepat butuh waktu akselerasi untuk mencapai kecepatan 300 kilometer per jam. Menurut dia, akselerasi tak akan dicapai dalam waktu 8 menit. “Kalau untuk Jakarta-Surabaya masih mungkin,” kata Jonan.

    Terkait dengan mitra Cina atau Jepang untuk membangun kereta cepat ini, Jonan mengatakan itu adalah wewenang Menteri BUMN Rini Soemarno. “Kalau kami dari perhubungan hanya mengeluarkan izin trasenya ke mana, pembangunannya bagaimana.”

    TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.