Begini Saran ADB Terkait Proyek Kereta Cepat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang model berpose di samping miniatur kereta api kecepatan tinggi saat digelar pameran yang digelar oleh Perusahaan China Railway Corporation di Jakarta, 13 Agustus 2015. Pameran tersebut guna memperkenalkan perkembangan kemahiran Cina dalam bidang survei dan desain transportasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Seorang model berpose di samping miniatur kereta api kecepatan tinggi saat digelar pameran yang digelar oleh Perusahaan China Railway Corporation di Jakarta, 13 Agustus 2015. Pameran tersebut guna memperkenalkan perkembangan kemahiran Cina dalam bidang survei dan desain transportasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Asia Development Bank Bambang Susantono mengatakan pemerintah mesti mempertimbangkan tiga hal terkait dengan rencana proyek pembangunan kereta cepat. Tiga hal tersebut adalah sustainability, safety, dan spasial.

    Wakil Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu enggan menilai urgensi kereta cepat untuk Indonesia. Ia hanya menyarankan pemerintah memperhitungkan tiga hal tersebut dalam setiap pembangunan infrastruktur yang besar. Pertama adalah sustainability atau keberlanjutan.

    “Tak cukup hanya membangun,” ucap Bambang di kantornya, Kamis, 3 September 2015. Ia berujar, pemerintah harus hitung jumlah dana dan asalnya. Musababnya, meski dikerjakan pihak swasta, jika dalam proyek terjadi sesuatu, akan “kembali” ke pemerintah.

    Hal penting kedua adalah safety atau keamanan. Pemerintah tentu harus menjamin keselamatan, baik dalam proses pembangunan maupun saat infrastruktur sudah dipakai.

    Terakhir terkait dengan spasial atau kondisi ruang. Maksudnya, pembangunan infrastruktur harus melihat bagaimana kaitan proyek itu dengan perkembangan tata ruang dan tata guna lahan, supaya pembangunan bisa memiliki dampak besar. Bambang mencontohkan jalan raya, jembatan, dan kereta api.

    “Itu harus selalu memperhitungkan perkembangan daerah-daerah tertentu yang bisa dikembangkan dan dilindungi,” tutur Bambang. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan proposal dari dua negara yang berminat membangun kereta cepat.

    TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.