2016, Menkeu Dorong Pembentukan Indonesian Development Bank  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan (tengah) bersama Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (kanan) berjalan menuju ruangan rapat sebelum memulai Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, 25 Agustus 2015. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengatakan, ke depan pemerintah sangat menyadari Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan (tengah) bersama Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (kanan) berjalan menuju ruangan rapat sebelum memulai Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, 25 Agustus 2015. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengatakan, ke depan pemerintah sangat menyadari Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana membentuk Indonesian Development Bank (IDB) pada 2016 mendatang. Tujuannya untuk melancarkan proyek pembangunan yang menggunakan skema public private partnership (PPP).

    "Diutamakan untuk pengembang yang mau melakukan pembangunan jangka panjang," kata Bambang dalam diskusi "Future of Asia's Finance: Financing for Development 2015" di Jakarta pada Rabu, 2 September 2015. Menurut dia, salah satu kendala dalam pengembangan infrastruktur yang bersifat PPP adalah pendanaan.

    Menurut Bambang, bank-bank di Indoensia saat ini lebih mudah untuk melepas kredit konsumen ketimbang untuk pengembang. Kesulitan pendanaan ini membuat investor enggan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Bantuan pinjaman dana baru dapat diperoleh dari International Monetary Fund atau Asian Development Bank.

    Dengan adanya IDB, maka pengembang juga memiliki alternatif lokal dalam hal pendanaan. IDB dapat menjadi perwakilan pemerintah dan publik dengan pihak developer swasta. Adapun, Bambang mengatakan cikal bakal IDB berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

    Sebelumnya, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini telah mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P 2015 sebesar Rp 20,3 trilyun. Penambahan ini berasal dari PMN murni sebesar Rp 2 trilyun dan pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 18,3 trilyun.

    Bambang mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur ke deoannya, Indonesia tak bisa hanya mengandalkan APBN saja. "Kita harus cari sumber pendanaan lain, dan salah satunya dengan PPP ini," kata dia.

    URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.