Daerah dengan Serapan Anggaran Rendah Akan Disanksi

Reporter

Editor

Zed abidien

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiapkan beberapa sanksi bagi daerah yang dinilai memiliki serapan anggaran rendah. Sebaliknya, daerah dengan serapan anggaran tinggi akan mendapatkan insentif.

Untuk menjalankan langkah itu, Tjahjo berencana berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, serta Menteri Sekretaris Negara untuk menyusun aturannya. "Kami juga akan beri stimulus ke daerah yang penyerapannya bisa maksimal," kata Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 2 September 2015. Hal itu untuk memacu serapan anggaran daerah yang tahun ini masih di bawah harapan.

Tak cuma sanksi bagi daerah dengan serapan anggaran rendah, Tjahjo juga mengaku sedang menggodok aturan tentang pengetatan izin keluar untuk kepala daerah. "Kalau sakit apa boleh buat, tapi kalau sampai presiden ke daerah tapi kepala daerah tak ada tanpa ada alasan jelas itu perlu sanksi," ujarnya. Ketidakhadiran kepala daerah, menurut Tjahjo, bisa mengganggu kinerja dan berpengaruh terhadap serapan anggaran.

Menurut Tjahjo, selain serapan anggaran, roda perekonomian daerah juga dipengaruhi investasi. Untuk itu Presiden Joko Widodo juga meminta agar penghambat izin investasi di daerah ditindak tegas.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa salah satu sanksi yang mungkin bisa diberikan adalah penghentian pemberian Dana Alokasi Khusus serta pemotongan insentif. "Sanksi lain adalah daerah dengan serapan rendah tak akan lagi mendapatkan transfer daerah berupa uang kas, melainkan surat uang."

Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan rapat kabinet membahas penyederhanaan aturan ekonomi. Dia meminta agar jajaran Kabinet Kerja segera menggodok seluruh regulasi yang dianggap tak memberikan iklim investasi yang baik bagi para investor. Jokowi mengatakan saat ini masih ada 110 regulasi yang belum mendukung kemudahan investasi.

Jokowi juga mengimbau lembaga atau kementerian terkait untuk segera merevisi undang-undang yang berhubungan dengan investasi. Jokowi menolak adanya pembuatan undang-undang baru yang diserahkan atau disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

FAIZ NASHRILLAH






Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

6 jam lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?


Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

9 jam lalu

Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023. Celios membeberkan 5 kriteria calon Gubernur BI yang baru.


IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

10 jam lalu

IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

Sri Mulyani merepons pernyataan Presiden Jokowi soal peringatan IMF bahwa dunia akan gelap gulita pada 2023. Indonesia malah sedang meningkat pesat.


Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

11 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

Sri Mulyani membeberkan bagaima Indonesia menghadapi tantangan global mulai dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga kenaikan inflasi.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

2 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

2 hari lalu

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Pemerintah gencar menggaet investor untuk menggarap food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Begini skema bagi hasil yang ditawarkan.


Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

4 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

6 hari lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

9 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.