Ekonomi Indonesia Kritis, Ini Saran Indef

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan helm pekerja tersusun di sebuah nisan saat Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional  (Spartan)  saat aksi unjuk rasa PHK Massal pekerja tambang di Tugu Proklamasi, Jakarta (02/01).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Ratusan helm pekerja tersusun di sebuah nisan saat Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) saat aksi unjuk rasa PHK Massal pekerja tambang di Tugu Proklamasi, Jakarta (02/01). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan kekhawatirannya akan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sudah memasuki titik krisis, bahkan berpotensi mengalami krisis.

    "Kondisi kritis ini butuh penanggulangan cepat dan tepat supaya tidak sampai mengalami titik krisis seperti 1998,” kata Enny Sri Hartati, Direktur Indef, saat memaparkan "Jurus Memitigasi Potensi Krisis Ekonomi" di kantor Indef, Pejaten Timur, Rabu, 2 September 2015.

    Karena itu, Indef mengemukakan strategi-strategi yang perlu diusung sebagai bentuk mitigasi. Presiden Direktur Indef Didik J. Rachbini menyampaikan paket strategi itu sebagai saran kepada pemerintah.

    Apa saja? Pertama, menurut Didik, perlu adanya pembenahan kondisi psikologis politik dan pemerintahan, yaitu dengan nenyelesaikan permasalahan internal terlebih dahulu. "Berhenti menyalahkan kondisi global," kata Didik pada kesempatan sama.

    Kedua, dibutuhkan antisipasi kondisi fluktuasi global yang semakin sering frekuensinya, sehingga tidak terlalu mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia.

    Ketiga, langkah konkret berikutnya yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana menekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja yang meningkat.

    Keempat, langkah ini kemudian juga dibarengi dengan mendorong industri, khususnya yang berbasis sumber daya alam, mendorong ekspor, dan memberikan insentif kepada pelaku industri. Sebaliknya, juga dilakukan pengurangan impor komoditas yang tidak perlu dan berkonsentrasi dengan sektor domestik.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.